Bendungan Krueng Pase Tak Aliri Air, Khalid Minta Kementan Koordinasi dengan Kemen-PUPR

05-09-2023 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Khalid saat Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Kementerian Pertanian dan jajaran di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2023). Foto: Geraldi/nr

 

Anggota Komisi IV DPR RI Khalid menyuarakan aspirasi para petani terutama di wilayah Aceh yang hampir 2 (dua) tahun ini tidak dapat turun ke sawah karena bendungan Krueng Pase tidak dapat mengalirkan air Oleh karena itu, ia meminta Kementan melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR untuk menyelesaikan permasalahan irigasi tersebut.

 

"Ini di Aceh sekarang sedang demo Pak Ketua (Ketua Komisi IV DPR RI Sudin), menyangkut dengan mangkraknya irigasi Krueng Pase. Karena irigasi Krueng Pase yang mengairi sawah seluas 8922 hektar itu sudah tidak bisa turun sawah sekitar hampir 2 tahun," tutur Khalid dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Kementerian Pertanian dan jajaran di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2023).

 

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu, tambahnya, pernah mengajak Direktur Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Rahmanto untuk turun dan melihat keadaan sawah masyarakat Aceh seluas 8922 hektar yang mengalami kekeringan pada saat kegiatan Bimbingan Teknis (bimtek). Sawah tersebut mengalami kekeringan karena bendungan Krueng Pase yang dibangun sejak zaman Belanda mengalami kerusakan dan tidak kunjung diperbaiki.

 

"Dalam Bimtek itu, para peserta Bimtek bilang, Pak Rahmanto tolong sampaikan ke Kementerian, tolong sampaikan ke pemerintah pusat, bahwa irigasi itu dibangun masa Belanda. Sejak Belanda tidak ada lagi di Aceh, irigasi itu tidak pernah diperbaiki. Apa perlu rakyat Aceh mengundang Belanda lagi untuk memperbaiki irigasi itu?" tegasnya.

 

Oleh karena itu, legislator Dapil Aceh II itu meminta Kementerian Pertanian untuk menyurati dan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR agar segera memperbaiki bendungan Krueng Pase di Aceh. Karena para petani tersebut sudah hampir dua tahun tidak dapat turun ke sawah.

 

"Ini mohon perhatian khususnya kepada Menteri Pertanian, tolong sampaikan kepada Menteri PUPR karena itu di luar mitra kami. Karena kami tidak mau dipersalahkan oleh rakyat Aceh, seolah kamu di Komisi IV itu tidak bekerja," tandasnya. (gal/rdn)

BERITA TERKAIT
Daniel Johan Usul Pemerintah revisi PP yang Beratkan Ekosistem IHT
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024, khususnya...
Johan Rosihan Harap RAPBN 2026 Cerminkan Komitmen Pemerintah Soal Kedaulatan Pangan
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta komitmen Pemerintah terhadap kedaulatan pangan agar benar-benar tercermin dalam...
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...
Komisi IV Dorong Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur di PPI Tanjung Limau Bontang
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota...