Legislator Desak Pemerintah Atur Platform Social Commerce

15-07-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses di Batam Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (14/7/2023). Foto: Balggys/nr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mendesak pemerintah untuk mengatur platform social commerce secara tegas, seperti Tiktok Shop yang saat ini sudah menjadi social commerce yang liar karena berada di ruang kosong regulasi. Seharusnya tetap didefinisikan sebagai pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau sebagai e-commerce yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). 

 

"Kekuatan teknologi ini sudah menyebar luas, dengan ini seharusnya kita mungkin di Indonesia bisa membuat regulasi atau peraturan Undang-Undang bagaimana memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal kita," ujar Rudi Hartono saat Kunjungan Kerja Reses di Batam Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (14/7/2023).

 

Selain itu, Tiktok Shop juga harus patuh pada aturan perpajakan di Indonesia. Sehingga dari sisi perpajakan, ada level playing field yang sama dengan platform e-commerce. Menurutnya, dengan ini, persaingan akan menjadi lebih sehat. Begitu pula dengan aturan teknisnya menjadi jelas, termasuk mematuhi harga eceran tertinggi (HET) dari beberapa produk yang sudah diatur, khususnya kebutuhan pokok.

 

Hal lain yang perlu juga diperhatikan adalah soal pengawasan dan perlindungan konsumen. Selama ini, kata dia, pengawasan terhadap produk yang ditawarkan melalui social commerce tidak dilakukan dengan ketat. Itu membuat masyarakat tidak tahu persis keaslian suatu barang yang dijual. Hal itu dapat meresahkan masyarakat.

 

"Nah ini tugas pemerintah Indonesia dan menteri perdagangan membuat regulasi serta adanya aturan yang jelas agar UMKM pengawasan produk yang mereka tawarkan melalui tiktok, jualnya semestinya seperti peyek, atau kerupuk khas dengan Indonesia," jelasnya.

 

Dengan begitu, diharapkan mendesak pemerintah untuk segera merilis aturan dalam bentuk Permendag maupun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai social commerce. Aturan itu perlu dibentuk dalam peraturan terpisah maupun revisi dari peraturan sebelumnya. "Ini harus jelas pemerintah harus membuat regulasi undangan-undangan untuk para social commerce," tutupnya. (gys/aha) 

BERITA TERKAIT
Rivqy Abdul Halim: BUMN Rugi, Komisaris Tak Layak Dapat Tantiem
19-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menegaskan dukungan atas langkah Presiden Prabowo Subianto menghapus tantiem...
KAI Didorong Inovasi Layanan Pasca Rombak Komisaris dan Direksi
15-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyambut baik pergantian Komisaris dan Direksi PT Kereta Api Indonesia...
Puluhan Ribu Ton Gula Menumpuk di Gudang, Pemerintah Harus Turun Tangan
11-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyoroti kondisi sejumlah gudang pabrik gula di wilayah Situbondo dan...
Koperasi Merah Putih adalah Ekonomi yang Diamanahkan Oleh Founding Fathers Kita
06-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta– Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang...