Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung. Foto : Eno/Man

Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Koperasi dan UKM untuk dapat meningkatkan kinerja dan penyerapan anggaran di tahun 2023. Peningkatan kinerja tersebut, melihat dari penyerapan anggaran Kemenkop UKM tahun 2022 sebesar Rp94,17 persen. Untuk itu, Komisi VI berharap ada peningkatan kinerja dan serapan anggaran di tahun ini.

Lebih lanjut, terhadap pagu indikatif Kemenkop UKM tahun 2024 yang ditetapkan sebesar Rp1,4 triliun, Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung mengatakan Komisi VI menyetujui pagu indikatif yang terdiri dari program dukungan manajemen sebesar Rp411 miliar, dan program kewirausahaan. UMKM dan Koperasi sebesar Rp1,086 triliun.

Komisi VI, lanjut Martin, juga menyetujui usulan tambahan anggaran Kemenkop UKM tahun 2024. "Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2024 sebesar Rp1.511.075.512.000," ujar Martin saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Koperasi dan UKM, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Dalam mendorong peningkatan kinerja Kemenkop UKM, Martin menambahkan Komisi VI meminta Kemenkop melakukan berbagai langkah strategis. Pertama, Kemenkop-UKM diminta untuk terus meningkatkan pengawasan dan penanganan koperasi-koperasi yang bermasalah. Hal tersebut, guna memperbaiki citra koperasi di tengah masyarakat dan terbentuknya industri keuangan koperasi yang sehat, efisien, kuat dan mandiri.

"Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk menciptakan ekosistem koperasi sebagai bagian integral dari industri usaha simpan pinjam koperasi sebagai bagian integral dari industri keuangan nasional dan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat akar rumput," lanjutnya.

Selain itu, guna mendukung program Kemenkop-UKM dalam mendata koperasi dan UMKM yang ada, Komisi VI mendukung Kemenkop-UKM sebagai wali data tunggal Koperasi dan UMKM yang terintegrasi di seluruh Indonesia. (bia/rdn)