Komisi II Berharap Pemilu 2024 Lebih Berkualitas

06-06-2023 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat Kunspek Komisi II di Kantor Walikota Depok, Depok, Jawa Barat, Senin(5/6/2023). Foto : Mu/Man

 

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin tim kunjungan kerja spesifik (kunspek) Komisi II terkait Kesiapan Tahapan Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 ke Kota Depok, Jawa Barat. Doli dengan sapaan akrabnya, menyatakan bahwa Komisi II ingin memastikan bahwa kesiapan pelaksanaan pemilu 2024 berjalan dengan baik sehingga bisa berharap pemilu 2024 lebih berkualitas daripada tahun sebelumnya.

 

"Komisi II yang merupakan komisi yang membidangi masalah politik dan pemerintahan di dalam negeri yang termasuk didalamnya urusan-urusan politik dan pemilu. Kami mempunyai kepentingan untuk memastikan bahwa kesiapan pemilu prosesnya berjalan dengan baik, sehingga kita bisa berharap pemilu 2024 lebih berkualitas daripada tahun sebelumnya," kata Doli pada saat Kunspek Komisi II di Kantor Walikota Depok, Depok, Jawa Barat, Senin(5/6/2023).

 

Doli pun mengatakan dalam meningkatkan kualitas pemilu 2024, Komisi II memastikan dari berbagai tahapan dalam kesiapan pemilu 2024 yang salah satunya adalah tahapan validisasi daftar pemilih. "Salah satu yang ingin kita(Komisi II) pastikan sampai hari ini, penyelenggara pemilu sudah menyelesaikan berbagai tahapan. Termasuk melakukan tahapan validisasi daftar pemilih," tegas Anggota DPR RI Fraksi Golkar.

 

Tahapan validisasi daftar pemilih, menjadi pertimbangan Doli. Dikarenakan, pengelolaan data kependudukan berada di pemerintah sehingga perlu koordinasi bagi penyelenggara pemilu 2024 untuk penyesuaian data kependudukan yang masih tanggung jawab disdukcapil. 

 

"Setiap Pemilu diselenggarakan, salah satu isu yang mengemuka adalah persoalan daftar pemilih. Kadang-kadang juga bisa menimbulkan masalah tersendiri, kalau terjadi sengketa antara satu partai dengan partai lain dan juga satu caleg dengan caleg yang lain. Karna tidak adanya sinkronisasi antara data kependudukan dari institusi tertentu dengan institusi yang lain," ucap Legislator Dapil Sumatera Utara III.

 

Menurut Doli, KPU Depok sudah mengikuti proses tahapan yang seusai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. "Hampir bisa dikatakan tidak ada hambatan. Tinggal, koordinasi antara Bawaslu dan KPU yang harus diintensifkan," tutup Doli. (mun/aha)

BERITA TERKAIT
Rencana Pemotongan Transfer ke Daerah Berimplikasi Serius terhadap Situasi Sosial-Politik
24-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mengingatkan potensi dampak serius jika rencana pemotongan transfer pusat ke...
Soroti Polemik PBB-P2, Komisi II Akan Minta Klarifikasi Kemendagri
23-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Malang - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin, menyoroti polemik Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Legislator Soroti Beban Pajak Daerah di Tengah Pemotongan Transfer Pusat
22-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, menyoroti kondisi fiskal daerah yang kian tertekan akibat efisiensi anggaran...
Komisi II Apresiasi Kemandirian Fiskal Kota Semarang
22-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Semarang – Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Semarang yang telah menunjukkan kemandirian fiskal dengan pendapatan...