Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Tangerang Selatan, Banten, Selasa (6/6/2023). Foto : Husen/Man

Tahapan pemilihan umum (Pemilu) 2024 terus menjadi perhatian Komisi II DPR RI. Tahapan mutakhir yang menjadi perhatian adalah pengajuan Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) dan validasi Daftar Pemilih Sementara (DPS). Komisi II DPR RI ingin melihat dari dekat kesiapan penyelenggara Pemilu di daerah dalam menyusun strategi tahapan Pemilu 2024.

Pada kunjungan kerja ke Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Tim Komisi II dipimpin Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, menggelar pertemuan dengan Pemerintah Kota Tangsel, KPU, dan Bawaslu setempat. "Komisi II DPR RI akan menitikberatkan perhatian pada beberapa permasalahan, yaitu tahapan Pengajuan Bacaleg DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 dan Tingkat Validitas Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kota Tangerang Selatan," ujar Guspardi dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Tangerang Selatan, Banten, Selasa (6/6/2023).

Dikatakan Anggota F-PAN DPR  ini, Komisi II berkepentingan menilai apakah proses pengajuan Bacaleg sudah diverifikasi dengan cermat dan adil. Semua Bacaleg juga diberi kesempatan yang sama untuk mengklarifikasi dan melakukan perbaikan data bila ada kesalahan administrasi dalam proses pendaftaran.

Isu validasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) d Kota Tangsel juga jadi sorotan. Berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi DPSHP Tangsel, tercatat ada 1.023.851 pemilih dari DPS sebelumnya sebanyak 1.026.913 pemilih. Pun KPU Kota Tangsel mencoret sebanyak 3.062 data pemilih di DPS sebelumnya. Pencoretan data pemilih tersebut umumnya karena ada peristiwa kependudukan, seperti kematian.

"Komisi II ingin mengetahui bagaimana selama ini koordinasi, komunikasi, dan kerja sama dalam upaya sinkronisasi data kependukan-data pemilih di Kota Tangerang Selatan," tutur Guspardi, seraya menambahkan, "Selama ini partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan peristiwa kependudukan seperti kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, pindah domisili dan ganti status TNI/Polri menjadi sipil sangat rendah. Padahal, mobilitas warga sangat dinamis setiap harinya," nilainya. (mh/rdn)