Habib Aboe Ingatkan Polda NTB Waspadai Potensi Transaksi Narkoba di Gili Trawangan

25-05-2023 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al-Habsyi. Foto : Dok/Andri

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al-Habsyi mengingatkan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mewaspadai adanya dugaan transaksi narkotika dan obat terlarang (narkoba) dalam bisnis pariwisata di Gili Trawangan. Habib mengatakan, dugaan transaksi tersebut diketahui berdasarkan asanya transaksi keuangan yang cukup besar di sana.


"Gili Trawangan ini ada persoalannya serius menyangkut transaksi-transaksi keuangan yang cukup besar, sampai di ATM atau sistem keuangan itu sampai Rp70 miliar, besar sekali. Ternyata diduga ada transaksi-transaksi narkoba, Kita berharap bisa lebih tegas bisa lebih meneliti jalur keuangan," ujarnya usai pertemuan dengan Kapolda NTB dan Kakanwil Kemkumham NTB beserta jajaran, di Lombok, NTB, Kamis (25/5/2023).


Hal tersebut sejalan dengan harapan Komisi III yang disampaikan Wakil Ketua Komisi III Pangeran Khaerul Saleh agar Provinsi NTB tetap aman dari  peredaran narkoba. Pangeran berharap Kepolisian Daerah NTB dan stakeholder terkait dapat menjaga NTB agar tetap aman dari peredaran narkoba. Sebab, dengan banyaknya destinasi wisata di NTB, berarti menambah pula pergerakan wisatawan ke NTB yang dikhawatirkan menjadi pintu masuk peredaran narkoba.


"Sebagai daerah wisata nasional, kami harap jangan sampai wilayah ini menjadi tempat peredaran narkotika, jadi kami minta kepada Bapak Kapolda beserta jajaran beserta seluruh masyarakat untuk ekstra, jangan sampai wilayah NTB ini yang disebut dengan daerah religius, karena (ulah) wisatawannya bisa menjadi sarang narkoba," ujar Pangeran. (bia/aha)

BERITA TERKAIT
RUU KUHAP Atur Ketentuan Restorative Justice hingga Plea Bargaining, Peradilan Kini Lebih Humanis
24-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Batam – Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) membawa sejumlah terobosan penting yang dinilai lebih humanis...
RUU KUHAP Atur Penyadapan, Pemblokiran Aset, dan Penguatan Hak Tersangka
24-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Batam – Panitia Kerja RUU KUHAP menyepakati sejumlah poin krusial yang memperluas kewenangan aparat penegak hukum sekaligus memperkuat hak-hak...
RKUHAP Baru Harus Responsif, Rano Alfath Tegaskan Pentingnya Masukan APH di Daerah
24-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Batam – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, menegaskan bahwa seluruh masukan dari aparat penegak hukum...
Kurangi Overkapasitas Lapas, Restorative Justice Perlu Masuk dalam RUU KUHAP
24-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Batam – Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menegaskan bahwa penerapan restorative justice (RJ) sangat penting dimasukkan dalam...