Besarnya Kontribusi Hulu Migas Bukti SKK Migas Laksanakan Amanat Konstitusi

12-05-2023 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru. Foto : Dok/Man

 

Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru menilai besarnya kontribusi industri hulu migas pada negara, membuktikan bahwa Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah melaksanakan amanat konstitusi atau UUD 1945.

 

"Konstusi kita, tepatnya Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," ungkap Gus Falah, begitu Nasyirul Falah Amru biasa disapa, dalam keterangan tertulisnya kepada media, Kamis (11/5/2023).

 

Kontribusi industri hulu migas yang diketahui menghasilkan sekitar Rp700 triliun pada Negara pada tahun 2022 itu, menurutnya menunjukkan bahwa SKK Migas telah melaksanakan amanat tersebut. Karena besarnya kontribusi pada negara akan bertransformasi menjadi kemakmuran rakyat.

 

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu lebih lanjut mengatakan bahwa SKK Migas juga telah menjalankan amanat undang-undang, tepatnya Pasal 3 huruf e Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas. Pasal tersebutmenyatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha migas bertujuan meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional.

 

“Atas kontribusinya itu, SKK Migas patut diapresiasi. SKK Migas telah menunjukkan bahwa berbagai gebrakannya seperti penyederhanaan proses bisnis, digitalisasi dan integrasi sistem telah berbuah manfaat bagi pengelolaan industri hulu Migas,”pungkas pria yang kerap disapa Gus Falah ini. (ayu/rdn)

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...