DPR RI menerima hasil pemerikasaan Badan Pemerikasa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2008. Hasil pemerikasaan LKPP tersebut diserahkan Ketua BPK RI Anwar Nasution Kepeada Ketua DPR RI Agung Laksono dalam Sidang Paripurna, Selasa (9/6) di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta. Mengenai opini laporan keuangan Kementerian Negara atau Lembaga Negara yang merupakan elemen utama LKPP, Anwar Nasution menyampaikan adanya perkembangan opini dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 menunjukan adanya kemajuan yang signifikan pada berbagai Instansi Pemerintah. Jumlah Kementerian Negara atau Lembaga Negara yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK telah meningkat dengan pesat, dari 7 pada tahun 2006 menjadi 16 pada tahun 2007 dan 34 pada tahun 2008. Selanjutnya, Anwar mengatakan telah terjadi perbaikan opini pemerikasaan atas laporan Kementerian Negara atau Lembaga Negara yang besar seperti Departemen Keuangan, Departemen Pendidiakan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Pertahanan, Departemen Pertanian, dan Departemen Perdagangan. Yang sebelumnya, opini pemerikasaan atas laporan keuangan keenam departemen besar tersebut adalah disclaimer dan sekarang telah meningkat menjadi Wajar Dengan Pengecualian. (WDP). Realisasi Pendapatan dan belanja pada Tahun 2008 menunjukan kenaikan dibandingkan tahun 2007. Pendapatan naik sebasar 39% dari semula sekitar 708 triliun menjadi sekitar Rp.982 triliun. Pada sisi pengeluaran, belanja Negara pada tahun 2008 telah mengalami kenaiakan sebesar 30% yakni dari sekitar Rp.758 triliun menjadi sekitar Rp.986 triliun. Sehingga menurut Anwar Nasution, defisit anggaran turun menjadi sekitar Rp 4 triliun dari semula 49,8 triliun di tahun 2007. Selain itu, Anwar Nasution, menjelaskan inventarisasi kekayaan Negara juga penting untuk mengetahui kesiapan dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsi Kementerian atau Lembaga Negara. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Kementerian Negara atau Lembaga Negara menegaskan untuk menyajikan aset yang dapat mendukung kegiatan operasional sebagai bagian dan aset tetap di neraca. Sementara aset yang sudah rongsokan dan tidak dapat mendukung operasional Kementerian Negara atau Lembaga Negara hasus disajikan sebagai aset lain-lain. Sangat penting pemisahan antara aset efektif dengan aset rongsokan ataupun yang memiliki teknologi yang terbelakang, sebagai contoh, neraca Departemen Partahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencatat penguasaan asetnya sebesar sekitar Rp.163 triliun atau 24 persen dari total aset tetap Pemerintah, sekitar Rp.47 triliun atau 29 persen dari aset tatap Departemen Pertahanan dan TNI. Itu adalah berupa peralatan dan mesin berupa Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista). Unruk mengetahui kesiapan tempur TNI, kondisi aset tersebut perlu diketahui mana yang masih efektif digunakan dan mana yang sudah menjadi barang rongsokan ataupun yang teknologinya sudah jauh ketinggalan. Ketidak cermatan dalam melaporkan kondisi alutsista ini akan mengakibatkan DPR, Pemerintah, dan pengguna laporan keuangan dapat tersesat (misleading) dalam mengambil keputusan atas aset tetap departemen pertahanan dan TNI. Dengan dapat diatasinya kelemahan tersebut, diharapkan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi dalam pengoperasian peralatan dan mesin dilingkungan Departemen Pertahanan dan TNI dapat dihindari yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemampuan Departemen Pertahanan dan TNI dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia . (as)