Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto: Munchen/nr

Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengecam tindakan oknum peneliti BRIN yang hendak membunuh warga Muhammadiyah. Ia menegaskan, pernyataan oknum peneliti berinisial APH yang menghalalkan darah semua warga Muhammadiyah itu tidak pantas disampaikan seorang aparatur sipil negara (ASN).

"Apalagi kerja di lembaga penelitian seperti BRIN. Betul-betul aneh. Mereka kan ASN. Mestinya profesional, tidak memihak satu keagamaan atau kelompok organisasi," tegas Saleh lewat keterangan tertulis kepada media, Selasa (25/4/2023).

Menurutnya, ancaman yang disampaikan ASN itu sangat menodai kerukunan umat beragama. Banyak warga negara yang merasa was-was, khawatir, bahkan takut. "Menghalalkan darah itu sama dengan ancaman membunuh. Itu pernyataan sangat serius dan berbahaya. Ini bukan delik aduan. Kalau ada ancaman membunuh seperti itu, aparat penegak hukum harus segera mengambil langkah. Paling tidak pelakunya diamankan terlebih dulu, diperiksa dasar dari pernyataannya," ucap Tokoh Muhammadiyah itu.

Di Indonesia, lanjut dia, perbedaan antar suku dan agama itu hal biasa. Semua saling menghormati. Semua hari besar umat beragama dirayakan dengan baik, dijadikan libur bersama. "Kalau yang beda agama saja saling menghormati, kenapa yang hanya berbeda metode penentuan 1 Syawal malah seperti mau perang? Perbedaan itu bukan hanya sekali ini terjadi, dan tidak hanya di Indonesia, di negara lain pun ratusan negara merayakan Lebaran pada 21 April," jelas Politisi Fraksi PAN ini.

Saleh juga menilai, sebagai ilmuwan, Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin Thomas sangat tidak bijak. Bahkan pada titik tertentu, dia menggiring pada perdebatan yang menjurus pada perpecahan.Di tingkat akar rumput, hal ini sangat mencemaskan dan mengkhawatirkan.

Apalagi, kata Saleh, sebagai ilmuwan BRIN yang merupakan lembaga negara dan pembiayaannya dari APBN yang bersumber dari dana masyarakat. Karena itu, seluruh program dan kegiatannya harus dipergunakan bagi kepentingan seluruh masyarakat, tidak boleh dibeda-bedakan.

"Kalau ada oknum yang memakai BRIN untuk kepentingan sesaat kelompok tertentu, itu adalah kesalahan. Etika ASN sebagai pelayanan masyarakat dilanggar. Harus diluruskan," ujar Saleh.

Saleh mengatakan, sebelum keberadaan Thomas sebagai tim isbat Kemenag, tidak ada perdebatan tersebut. Kalaupun ada, lanjut Saleh tidak sampai saling menyalahkan dan mendiskreditkan. "Dalam kaitan ini, Thomas Djamaluddin semestinya diberi sanksi. Paling tidak, dia jangan diberi tugas lagi dalam hal penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal," imbuhnya. (ann/rdn)