Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae beserta tim saat pertemuan di Kantor Jasa Marga, Cikampek, Kabupaten Karawang. Foto: Eki/nr

Tim kunjungan kerja Komisi V DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR, Ridwan Bae, meninjau kesiapan infrastruktur dan transportasi untuk mendukung penyelenggaraan mudik lebaran tahun 2023. Adapun lokasi yang menjadi titik peninjauan adalah ruas tol Jakarta-Cikampek serta Stasiun Pasar Senen, Jakarta.
 

Dalam sambutannya, Ridwan Bae menekankan 5 (lima) poin yang perlu menjadi perhatian serius dari semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan mudik lebaran 2023.

“Pertama, keterjaminan faktor keamanan, keselamatan, kenyamanan dan kualitas pelayanan merupakan hal utama dan prioritas dari semua pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan angkutan Mudik Lebaran 2023,” papar Ridwan Bae dalam pertemuan yang digelar di Kantor Jasa Marga, Cikampek, Kabupaten Karawang, Jumat (14/4/2023).

Kedua, lanjut Ridwan Bae, Pemerintah sebagai regulator perlu melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan para operator transportasi dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dalam pengendalian dan penyelenggaraan angkutan Mudik Lebaran 2023.
 

“Ketiga, pemenuhan standar pelayanan minimal di jalan tol antara lain; kondisi jalan, peningkatan sarana dan prasarana jalan tol dan fasilitas pendukung lainnya dalam rangka mendukung kelancaran, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan,” imbuh legislator dari Fraksi Golkar itu.
 

Keempat, Ridwan meminta pemerintah mengantisipasi permasalahan yang sering terjadi setiap tahun, antara lain kemacetan dengan waktu yang lama, kecelakaan, dan hambatan di ruas Jalan Nasional dan Jalan Tol. Ia mendorong pemerintah perlu meningkatkan aspek pencegahan (preventif) daripada fokus di aspek penanganan (kuratif) pada penyelenggaraan angkutan Lebaran 2023.
 

Terakhir, Ridwan menyoroti Jalur Jalan Layang Sheikh Mohammed Bin Zayed (MBZ) di Jalur Tol Jakarta-Cikampek, tepatnya di Km 48. Komisi V DPR memandang keberadaan Jalan Layang MBZ perlu mendapat perhatian khusus, hal itu lantaran jalur sepanjang 30-an km ini, tidak memiliki Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) atau rest area.
 

“Untuk itu, perlu diterangkan juga apa skenario perencanaan terbaik, termasuk perencanaan dan koordinasi evakuasi untuk mengantisipasi keadaan darurat, baik kehabisan BBM, parking bay untuk mobil mogok ataupun keperluan ke toilet, bahkan rencana evakuasi terhadap potensi bencana lainnya,” ujar anggota DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara itu.
 

Adapun mitra yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan BNPP/BASARNAS serta operator transportasi nasional/Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). (eki/rdn)