Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay dalam Diskusi Panel ‘Urgensi Pengaturan Pengelolaan Perubahan Iklim Sebagai Upaya untuk Menyelamatkan Bumi’, Kamis (16/3/2023). Foto: Ist/Man

Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menegaskan pihaknya mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Perubahan Iklim sebagai payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diperlukan, sehingga dapat mengatur lebih komprehensif, terarah, dan sistematis terkait regulasi Perubahan Iklim.

“Sementara itu perlu diyakini bahwa efektivitas pengelolaan perubahan iklim juga sangat bergantung pada kebijakan dan implementasinya di semua tingkat, baik internasional, regional, nasional, dan subnasional,” ujar Saleh Partaonan dalam Diskusi Panel ‘Urgensi Pengaturan Pengelolaan Perubahan Iklim Sebagai Upaya untuk Menyelamatkan Bumi’, sebagaimana keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Kamis (16/3/2023).

Ia juga menilai, bahwa upaya yang dilakukan Indonesia selama ini sudah baik dan mengesankan. Hanya saja aturan-aturan tersebut masih terkesan sporadis, masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, dan kurang komprehensif.

“Dalam level perundang-undangan, termasuk peraturan Pemerintah dan/atau Pemda perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturannya.” terang politisi yang juga Anggota Badan Musyawarah DPR RI.

Salah satu rumusan penting yang ditawarkan dalam RUU tersebut, ialah bahwa konsep perencanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan perubahan iklim akan dilaksanakan secara terpadu, yakni dilakukan dalam koordinasi suatu badan independen yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

“Selain itu, diharapkan juga adanya sinergi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan perubahan iklim. Dengan demikian, kebijakan perubahan iklim tidak hanya di kota besar, akan tetapi dapat ke wilayah pedalaman dan pulau-pulau kecil,” jelas politisi yang juga anggota komisi IX DPR RI.

Diketahui, peningkatan suhu global yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir turut mendongkrak jumlah bencana yang terkait dengan cuaca dan air seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan sebagainya. Menurut data Dana Moneter Internasional (IMF), sebanyak 390 bencana alam yang terkait dengan perubahan iklim melanda dunia sepanjang 2021. Jumlah tersebut juga meningkat 5,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 369 bencana alam.

Dilihat dari sudut pandang kebencanaan, peristiwa bencana alam di Indonesia menunjukkan angka yang tidak sedikit. Menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat 3.531 peristiwa bencana alam di Indonesia sepanjang 2022. Bencana yang paling banyak terjadi pada 2022 adalah banjir, yakni 1.524 kejadian. Jumlah ini setara 43,1 persen dari total kejadian bencana nasional.

Ada pula 1.062 peristiwa cuaca ekstrem, 634 tanah longsor, 252 kebakaran hutan dan lahan (karhutla), 28 gempa bumi 26 gelombang pasang/abrasi, serta 4 peristiwa kekeringan. Provinsi yang paling sering mengalami bencana alam pada 2022 adalah Jawa Barat, yakni 823 kejadian. Diikuti Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing 486 dan 400 kejadian.

Seluruh kejadian bencana itu membuat lebih dari 5,49 juta orang menderita dan mengungsi, 851 orang meninggal dunia, 8.726 orang luka-luka, dan 46 orang hilang. (hal/rdn)