ID Food Harus Buat Peta Jalan Untuk Wujudkan Kedaulatan Pangan

24-01-2023 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan BUMN Pangan di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2023).Foto: Eot/Man

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengungkapkan Komisi VI minta ID Food yang merupakan salah satu BUMN Pangan membuat peta jalan peran BUMN pangan dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Ia juga mengungkapkan bahwa Komisi VI mendorong pemerintah menjadikan ID Food sebagai agregator market dalam ekosistem pangan nasional. 

 

"Pembuatan peta jalan peran BUMN Pangan ini harus melibatkan masyarakat secara luas, sehingga kehadiran BUMN pangan langsung dirasakan petani, peternak, nelayan," ujar Aria Bima dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan BUMN Pangan di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2023).

 

Oleh karena itu diharapkan ID Food mampu memanfaatkan teknologi digital dalam membangun ekosistem pangan. "Sehingga dapat menurunkan biaya produksi dan mengatasi permasalahan distribusi pangan nasional," ujar Politisi dari Dapil Jawa tengah V. 

 

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi VI Subardi bahwa ID Food sebagai induk holding BUMN pangan perlu menyusun konsep besar mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Konsep besar tersebut seharusnya dirancang sebagai landasan program strategis perusahaan.

 

“Saya lihat konsepnya masih seputar untung rugi. Ini masih konsep dasar, belum ada konsep besar untuk merancang kedaulatan pangan nasional,” kata Subardi saat rapat berjalan. Menurutnya, konsep besar itu akan membedakan ID Food dengan perusahaan swasta. 

 

Dalam konsep tersebut terdapat tanggung jawab perusahaan sebagai representasi negara dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Konsep tersebut akan memudahkan strategi bisnis, mengingat banyaknya perusahaan BUMN di bawah holding ID Food dengan spesifikasi yang berbeda-beda.

 

“Konsep besar akan membedakan ID Food dengan perusahaan lainnya. Ini tugas negara, bukan sekedar hitung-hitungan untung rugi. Ada tanggung jawab menjaga stabilitas stok pangan, ada kemampuan produksi dan distribusi pangan, menyerap hasil tani, hasil ternak. Seluruh tugas itu butuh konsep yang matang,” terangnya. (ayu,aha/aha)

 

LIVE STREAMING - KOMISI VI DPR RI RDP DENGAN BUMN PANGAN


BERITA TERKAIT
KAI Harus Hentikan Praktik Outsourcing dan Benahi Sistem Digitalisasi Tiket yang Rentan Disalahgunakan
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) membenahi secara serius manajemen...
Komposisi Direksi Baru KAI Bukan Seremonial, Harus Percepat Adaptasi dan Kebijakan Strategis
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengingatkan jajaran direksi baru PT Kereta Api Indonesia...
Legislator Dukung Wacana Penghapusan Tantiem dan Perampingan Komisaris BUMN
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat perhatian serius dari berbagai...
Jangan Kejar Profit Saja, KAI Harus Jadikan Tanggung Jawab Publik Sebagai Prioritas
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak...