Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan. Foto: Arief/nr

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai buruknya kinerja pemerintah dalam mengkoordinasi data dan memastikan ketersediaan stok beras nasional. Menurutnya, sejauh ini pihaknya belum menemukan alasan yang tepat terkait wacana pemerintah mengimpor beras yang dinilainya bisa mencederai kedaulatan pangan nasional.

“Rapat ini membuka secara nyata dan terang kepada kita bahwa memang pemerintah ini enggak bisa urus beras enggak bisa berkoordinasi kita punya badan pangan nasional kita punya Bulog kita punya Menteri Pertanian, Ini aja gak sinkron soal Bagaimana lurus beras gitu, jadi mempertontonkan secara nyata kepada kita, bahwa mereka ini gagal ngurus beras,” Jelas Johan saat ditemui Parlementaria di sela rapat Komisi IV dengan Menteri Pertanian, Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT. RNI/ID Food/Holding Pangan di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (8/12/2022).

Wacana kebijakan impor beras ini menurutnya bertentangan dengan perkataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan tidak akan impor beras dalam 3 tahun kedepan. Dalam rapat tersebut, menurut Johan, juga diperlihatkan bagaimana kondisi ketersediaan beras nasional yang sedang tidak baik-baik saja. “Ada data BPS yang mengatakan bahwa kita surplus (beras) 1,7 juta ton, tetapi setelah dikonfirmasi, dicek di lapangan oleh Bulog Ternyata barangnya tidak ada,” paparnya.

Dikatakan Johan, pihaknya sedang mendalami validasi ketersediaan beras nasional, sehingga dapat dengan bijak menilai urgensi wacana impor beras tersebut. “Kami ingin kemudian mendalami ini persoalannya, adalah barang yang tidak ada atau harga yang tidak cocok, kami masih masih mendalami ini secara serius di Komisi IV, belum ada kesimpulan,”

Johan pun mengkonfirmasi, jika sejauh ini Bulog belum melakukan impor beras tersebut, baru pada proses perijinan impor. Tadi saya pertajam bulog mengatakan bulog mengatakan belum, belum melakukan impor, baru dalam proses mengurus izin makanya kita tegaskan tadi barang ada tidak cocok harga atau memang barang tidak ada. Kalau misalnya barang ada, tidak cocok harga, kenapa kita punya uang untuk impor, tapi tidak punya uang untuk membeli beras petani kita,” tutupnya. (we/aha)