Anggota Komisi VII DPR RI Sartono. Foto: Oji/Man

Anggota Komisi VII DPR RI Sartono meminta agar pemerintah dapat melihat kesiapan kondisi industri dalam negeri jika ingin konsisten melakukan hilirisasi industri bahan pertambangan tanah air. Hal ini disampaikan Sartono merespons rencana Presiden Joko Widodo terkait dengan larangan ekspor bahan mentah bauksit dan fokus melakukan hilirisasi.

“Karena apabila industri dalam negeri tidak siap dengan kebijakan hilirisasi ini, tentu produksi yang dihasilkan tidak akan maksimal dan bukan tidak mungkin membuat industri tersebut menjadi mati suri dalam jangka waktu tertentu,” tegas Sartono dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Rabu (7/12/2022).

Politisi Partai Demokrat ini menegaskan bahwa dirinya sangat mendukung hilirisasi industri bahan mentah baik bauksit, nikel hingga timah. Pasalnya, kata Sartono, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan memperluas lapangan pekerjaan. “Apalagi di saat kondisi APBN kita yang sedang tidak baik saat ini,” kilah Sartono.

Sartono berharap, agar pemerintah dapat terus menjaga iklim investasi di dalam negeri terus kondusif. Pemerintah juga harus memberikan kepastian berusaha hingga urusan perizinan. “Oleh karena itu, iklim investasi yang kondusif seperti kepastian berusaha, perizinan yang tidak berubah-ubah, pemberian insentif fiskal dan Langkah lainnya akan mendukung pelaku industri untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat melakukan hilirisasi,” jelas Sartono.

Sartono pun menekankan, pemerintah ke depannya tidak hanya melakukan hilirisasi, tetapi juga dapat melakukan Industrialisasi produk di dalam negeri. “Sehingga Indonesia bukan hanya mengekspor bahan setengah jadi, tapi dapat langsung mengekspor barang jadi dengan nilai jual yang tinggi,” pungkas Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VII itu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan sinyal akan adanya larangan ekspor bahan mentah bauksit. Hal tersebut menyusul upaya pemerintah dalam konsistensi hilirisasi industri di dalam negeri. Ia mengatakan, setelah nikel kemungkinan bauksit akan menyusul pelarangan ekspor bahan mentahnya. Namun Jokowi tak mengatakan kapan pastinya larangan ekspor raw material bauksit diberlakukan. 

“Tinggal yang namanya hilirisasi industri itu konsisten terus akan kita lakukan. Tadi pagi kita sudah berbicara mengenai setelah nikel, tadi pagi kita berbicara mengenai bauksit. Dan segera kita putuskan kapan akan kita larang ekspor bahan mentah dari bauksit. Segera kita akan umumkan,” jelasnya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Selasa (6/12/2022). (sf/aha)