Anggota Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak. Foto: Arief/nr

Anggota Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak meminta pemerintah untuk mengawasi pembelian beras oleh pengusaha besar tidak untuk ekspor. Sebab, ia menilai harga gabah tersebut saat ini telah melampaui Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yakni Rp5.500. Bahkan, di beberapa wilayah seperti di Sumatera dan Jawa gabah ini bahkan diserap oleh pengusaha besar dengan harga yang cukup baik. Namun, ia minta agar gabah yang dibeli pengusaha besar ini tidak untuk diekspor, tapi untuk penjualan dalam negeri.

“Kalau yang gabah ini diserap oleh pengusaha besar dengan harga yang cukup baik itu tentunya kita mengatasnamakan sebagai masyarakat petani sangat bersyukur, tapi ini perlu diwaspadai, Pak. Ini dibawa kemana nih gabah ini? Apa tetap di dalam negeri apa ini keluar? dalam bentuk beras atau padi dan sebagainya. Tolong badan karantina bisa memonitor ini di setiap pelabuhan, ada gak kita ekspor, Pak? Kalau tidak ada (ekspor) kita syukuri. Berarti masih ada (stok gabah) di dalam republik kita ini,” tutur Hanan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian Pertanian di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (15/11/2022).

Selain itu, Politisi Fraksi Golkar itu juga menyinggung mengenai permasalahan Bulog yang saat ini memliki jumlah stok beras nasional yang tersisa 651.000 ton yang seharusnya memiliki target 1,2 juta ton. Menurutnya, stok beras yang hanya sejumlah itu berbahaya. Sehingga, harus ada pengadaan untuk memenuhi cadangan stok beras yang ada di gudang Bulog. Karenanya, perlu ada pilihan-pilihan kebijakan terkait dengan pengadaan untuk cadangan pangan, yang berasal dari dalam negeri bukan dari impor.

“Saya bertemu dengan perhimpunan penggilingan padi di daerah pemilihan saya di Lampung. Mereka lapor itu ada 7000 katanya penggilingan padi, saya gak ngitung, mungkin benar. Di masing-masing penggilingan padi itu masih ada cadangan 50-100 ton stok gabah yang belum digiling. Artinya apa? Ini (cadangan stok beras) masih ada. Kalau pun seandainya Bulog ingin ada operasi pengadaan dalam negeri, bekerjasama dengan penggilingan padi, ini masih memungkinkan,” pungkasnya. (gal/rdn)