Nasir Djamil: RKUHP Perlu Akomodir Pandangan Agama

26-10-2022 / M.K.D.
Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional. Foto: Anju/nvl

 

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) perlu mengakomodir pandangan agama. Pandangan agama ini penting untuk menjaga moral anak Bangsa. Inilah yang disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional bertajuk "RUU KUHP: Reformasi Hukum Pidana Nasional Dalam Perspektif Islam".

 

"Agama-agama mulai dari Islam sampai Konghucu sebagai bagian dari umat beragama, tentu perlu diminta pandangan-pandangan terkait KUHP yang sedang diubah saat ini," katanya usai kegiatan seminar di Universitas Islam Riau, Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (26/10/2022). Legislator Fraksi PKS itu menilai, hal yang dilakukan Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI sangat tepat dengan menggelar seminar ini.

 

"Oleh karena itu, saya melihat apa yang dilakukan oleh pusat pelatihan atau pusat penelitian DPR RI dengan Universitas Islam Riau ini, sangat pas, sangat tepat," ujarnya. Hal tersebut untuk memastikan KUHP mampu menjaga moral para anak bangsa. "Karena kita juga sebagai bagian dari umat agama ingin memastikan agar KUHP ini juga menjaga moral bangsa, menjaga moral anak bangsa," tuturnya.

 

Apa yang dikhawatirkan terkait dengan kehidupan seks bebas misalnya, pergaulan bebas, dan hal-hal yang menjurus rendahnya peradaban manusia, itu bisa diantisipasi oleh KUHP sebagai instrumen hukum yang diakui di Indonesia, sambung Nasir lagi. (aas/mh)

BERITA TERKAIT
Budaya Malu Harus Jadi Senjata Lawan Korupsi
05-08-2025 / M.K.D.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Plt. Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Lidya Suryani Widyati menyoroti soal tantangan pemberantasan...
Tukar Pengalaman, BK DPR RI Terima Peserta Diklat Perancang Peraturan Perundang-undangan Kemenhan
01-08-2025 / M.K.D.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat (Ekuin-Kesra), Badan Keahlian (BK) Sekretariat...
RUU Jabatan Hakim Dirancang Lindungi & Perkuat Peran Hakim RI
31-07-2025 / M.K.D.
PARLEMENTARIA, Makassar — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jabatan Hakim tengah disusun untuk memperkuat peran hakim sebagai pilar utama kekuasaan kehakiman...
BK DPR Tegaskan Pentingnya Partisipasi Publik dalam Penyusunan RUU Jabatan Hakim
31-07-2025 / M.K.D.
PARLEMENTARIA, Makassar - Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim merupakan bagian dari implementasi Pasal 96...