Anggota Komisi I DPR RI Rizki Natakusumah saat mengikuti Rapat Kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, beserta Ketua KPI Pusat, Ketua KIP, dan Ketua Dewan Pers, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan. Foto: Runi/rni

Anggota Komisi I DPR RI Rizki Natakusumah meminta komitmen pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), terkait seluruh desa mendapatkan sinyal 4G. Sebab, menurutnya, hal itu sudah menjadi hak primer masyarakat untuk mendapatkan kualitas jaringan yang baik dalam hal komunikasi dan informasi dalam upaya untuk mendukung transformasi digital.

“Dengan tren anggaran seperti ini kira-kira akan tercapai kapan itu desa seluruhnya bisa 4G? Karena ini sudah jadi hak primer masyarakat kita. Seakan-akan pemerintah tidak menganggap ini sebagai suatu yang urgen dan tidak sesuai sebenarnya dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu," ujar Rizki saat mengikuti Rapat Kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, beserta Ketua KPI Pusat, Ketua KIP, dan Ketua Dewan Pers, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Diketahui, sesuai dengan surat Menteri Kominfo kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, kebutuhan anggaran Kemenkominfo tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp40.551.453.740. Padahal, dalam rangka percepatan transformasi digital nasional, dibutuhkan dukungan pembiayaan yang optimal untuk menyelesaikan target-target sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

“Kami sebenarnya agak menyesal sekali karena kami bersama Bu Sekjen Kominfo, bagaimana saya memperjuangkan agar bagaimana kita bisa dorong kekurangan anggaran ini di Badan Anggaran (Banggar DPR RI)," ujar Politisi Partai Demokrat tersebut.

Sebelumnya, pada 2021, Presiden Jokowi telah meminta Kemenkominfo untuk melakukan percepatan penyediaan layanan internet di 12.500 desa atau kelurahan serta di titik-titik layanan publik. Melalui akselerasi transformasi digital berharap punya dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan serta mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan cepat. Terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. (rdn/sf)