Produk Kompor Listrik Harus Serap Komponen Lokal

21-09-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo (tengah) saat mengikuti rapat Komisi VII DPR dengan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE), Kemenperin RI, Rabu (21/9/2022). Foto: Eno/Man

 

Produk kompor listrik (induksi) yang rencananya akan didistribusikan kepada masyarakat luas, diharapkan bisa menyerap lebih banyak komponen dalam negeri daripada impor. Tidak hanya itu, produk kompor ini juga harus hemat listrik.

 

Demikian disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo saat mengikuti rapat Komisi VII DPR dengan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE), Kemenperin RI, Rabu (21/9/2022). Namun, Sartono mempersoalkan rencana menghilangkan LPG 3 kg bersamaan dengan distribusi kompor listrik.

 

"Kelebihan pasokan listrik memang harus bisa diserap oleh industri. Sekarang bagaimana teknologi (kompor) ini bisa diterima masyarakat dengan mudah dan murah. Kami berharap kompor listrik dan LPG 3 kg bisa tetap berjalan bersamaan. Namun, melihat komponen produk kompor listrik itu, sepertinya hanya bisa untuk kalangan menengah ke atas," ujar Sartono.

 

Politisi Partai Demokrat itu, menyerukan agar Kemenperin merekonstruksi produk kompor listrik ini dengan serapan komponen lokal yang dominan. Sementara itu, Dirjen ILMATE di hadapan Komisi VII DPR, memaparkan bahwa ada sepuluh komponen dalam kompor listrik tersebut. Enam komponen berasal dari produk lokal dan empat komponen sisanya harus impor. (mh/aha)

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...