Anggaran 2023 Kemenperin Capai Rp3,2 Triliun

21-09-2022 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi saat memimpin rapat dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Selasa (20/9/2022). Foto: Oji/nvl

 

Rapat Komisi VII DPR RI akhirnya menyetujui alokasi anggaran tahun 2023 Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI sebesar Rp3,2 triliun. Besaran anggaran tersebut disetujui setelah Badan Anggaran (Banggar) DPR RI juga menyetujui tambahan anggaran Kemenperin sebesar Rp300 miliar.

 

Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi yang memimpin rapat dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Selasa (20/9/2022), menjelaskan, pada September 2022 sudah dibahas rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKA K/L) untuk Kemeperin Ri. Dalam perjalanan pembahasan, ada usulan tambahan sebesar Rp400 miliar. Namun, Banggar menyetujui Rp300 miliar.

 

"Berdasarkan surat Banggar 20 September 2022, penyampaian penyesuaian RKA K/L Kemenperin tahun 2023 bahwa usulan tambahan yang disetujui Banggar sebesar Rp300 miliar, sehingga RKA/KL 2023 Kememperin menjadi Rp3.217.800.351.000," ungkap Bambang. Dengan demikian, besaran alokasi anggaran Kemenperin untuk 2023 sudah sesuai dengan pembahasan anggaran di internal Banggar.

 

Bambang lalu merinci alokasi anggaran tersebut, salah satunya untuk Setjen Kemenperin sebesar Rp308.658.419.000. Yang mendapat tambahan anggaran Rp300 miliar adalah Ditjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA), sehingga menjadi Rp701.413.080.000. Pos anggaran terbesar ada pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Industri sebesar Rp994.645.664.000. (mh/aha)

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...