Legislator Ingatkan Taspen Harus Hati-Hati Berinvestasi

14-09-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI Rieke Diah Pitaloka saat rapat dengar pendapat dengan Dirut PT Taspen (Persero), di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2022). Foto: Oji/nvl

 

Anggota Komisi VI Rieke Diah Pitaloka mengingatkan PT Taspen sebagai pengelola jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) agar berhati-hati dalam melakukan investasi yang akan dilakukan. Sebab, menurutnya dana yang ada di Taspen merupakan hasil dari potongan gaji PNS.

 

"Kami ingin menekankan bahwa uang pensiun itu sesungguhnya adalah potongan dari gaji, tidak 100 persen dari APBN, kalaupun ada dari APBN itu adalah co-sharing pemerintah sebagai pemberi kerja, bukan gratisan ASN ini mendapatkan," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Dirut PT Taspen (Persero), di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2022).

 

Untuk itu, Rieke berharap PT Taspen dapat lebih selektif lagi dalam melakukan investasi. Sebab, dana yang dikelola Taspen bukanlah dana APBN, melainkan dana milik PNS. Terlebih, ia juga berharap kasus korupsi seperti yang sempat menjadi permasalahan pada Taspen Life tidak terulang kembali. 

 

"Semoga tidak ada lagi pihak-pihak yang mengeluarkan statement seolah-olah para ASN yang sudah bekerja berpuluh tahun dengan dipotong gajinya tadi, itu adalah uang negara. Itu adalah hasil keringat para pekerja yang kebetulan adalah pekerja di pemerintahan," jelasnya.

 

Diketahui, investasi Taspen yang dikelola secara Good Corporate Governance adalah 59,90 persen obligasi negara/sukuk negara, 12,99 persen obligasi korporasi/sukuk korporasi, 12,21 persen deposito di Bank BUMN, 8,10 persen reksadana yang tercatat di OJK, 4,60 persen saham yang tercatat di BEI dan 2,20 persen anak perusahaan/afiliasi. (bia/aha)

BERITA TERKAIT
KAI Harus Hentikan Praktik Outsourcing dan Benahi Sistem Digitalisasi Tiket yang Rentan Disalahgunakan
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) membenahi secara serius manajemen...
Komposisi Direksi Baru KAI Bukan Seremonial, Harus Percepat Adaptasi dan Kebijakan Strategis
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengingatkan jajaran direksi baru PT Kereta Api Indonesia...
Legislator Dukung Wacana Penghapusan Tantiem dan Perampingan Komisaris BUMN
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat perhatian serius dari berbagai...
Jangan Kejar Profit Saja, KAI Harus Jadikan Tanggung Jawab Publik Sebagai Prioritas
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak...