BBM Naik, Legislator: Pemerintah Dianggap Tak Dengar Suara Rakyat

03-09-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari. Foto: Oji/nvl

 

Kritik kembali disuarakan merespon kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang diumumkan pemerintah. Kenaikan ini dinilai sangat negatif, karena pemerintah ternyata tidak mendengarkan suara rakyat.

 

Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari menyampaikan kritiknya ini lewat siaran pers yang diterima Parlementaria, Sabtu (3/9/2022).  Menurutnya, pemerintah sama sekali tidak memperhatikan kondisi masyarakat yang baru saja bangkit pasca-pandemi Covid-19. Kenaikan ini sekali lagi menunjukkan ketidakpedulian pemerintah atas derita rakyat kecil.

 

Innalilahi Wa Inna ilaihi Roojiuun. Pemerintah benar-benar tidak mendengarkan suara rakyat. Pemerintah benar-benar tidak peduli lagi dengan kondisi masyarakat. Ini sangat bertolak belakang dengan jargon pemerintah ‘Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat’. Ternyata yang dilakukan pemerintah malah menambah beban rakyat,” ungkap Diah, miris.

 

Politisi fraksi PKS ini menambahkan, sebenarnya banyak solusi yang bisa dilakukan pemerintah selain menaikkan harga BBM bersubsidi. “PKS sendiri sudah sering memberikan masukan kepada pemerintah termasuk salah satunya pembatasan. Pembatasan di sini maksudnya pengetatan dan pengelompokan kendaraan yang bisa menggunakan BBM bersubsidi,” urai legislator dapil Jabar II itu.

 

Diah melanjutkan, kenaikan BBM bersubsidi ini merupakan musibah bagi kita. Pemerintah hanya mencari jalan cepat tanpa memperhatikan masyarakat. “Kami berharap apa yang dilakukan pemerintah ini benar-benar sudah dihitung dengan matang, karena dampak ikutannya sangatlah berat,” tutup Diah. (mh/aha) 

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...