Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat memimpin Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2022). Foto: Oji/nvl

Komisi VII DPR RI mengapresiasi serapan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Selain juga telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam kurun waktu 14 tahun berturut-turut, dari tahun 2008 hingga tahun 2021.

“Komisi VII DPR mengapresiasi Kementerian perindustrian yang telah menerima opini WTP dari BPK RI selama 14 tahun berturut-turut. Selain itu juga serapan anggarannya yang sudah mendekati target yakni sekitar 97 persen,” ujar Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat memimpin Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2022).

Sebagaimana dijelaskan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, realisasi anggaran tahun 2021 di Kementerian yang dipimpinnya itu sebesar sejumlah Rp2,754 triliun dari Pagu yang ditetapkan sebesar Rp2,826 triliun, atau sekitar 97,45 persen. Hal tersebut menurut Sugeng merupakan capaian yang sangat baik.

Berdasarkan hal tersebut, Komisi VII DPR RI juga mendesak Menperin untuk mempercepat peningkatan serapan anggaran tahun anggaran 2022 hingga mencapai efektivitas yang tinggi. Tidak hanya itu, Komisi VII juga mendesak Menperin untuk menyampaikan secara tertulis realisasi penggunaan anggaran tahun 2022 secara triwulan kepada Komisi VII DPR RI.

Meski demikian, ada beberapa catatan dari anggota Komisi VII DPR RI kepada Menperin. Anggota Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga misalnya, selain mengapresiasi realisasi anggaran yang dilakukan oleh Kemenperin, Ia juga berharap agar penambahan anggaran Kemenperin digunakan program wirausaha baru dan program Industri Kecil menengah (IKM), dengan prioritas di sektor pangan. Hal itu semata untuk merespon resesi pangan seperti saat ini.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI lainnya, Mulyanto berharap agar Menteri Perindustrian memberi perhatian atau mengawasi lebih intensif (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI). Pasalnya, dalam catatan BPK RI ada tiga temuan dari Kemenperin yang semuanya terkait dengan BPSDMI, baik itu terkait Badan Milik Negara (BMN), Jasa, maupun pembangunan gedung. 

Sehingga kedepan tidak terulang temuan yang sama. Karena ia meyakini temuan BPK itu hanya puncak es nya saja. Artinya, masih banyak hal lain yang terjadi dari temuan besar tersebut. (ayu/aha)