Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK. Foto: Naefuroji/OD

Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK menolak penggunaan APBN untuk membiayai cost overrun atau beban pembengkakan biaya dari proyek infrastruktur pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Ia mewanti-wanti agar jangan terjebak menggunakan uang negara dan menanggung bengkaknya biaya proyek. 

"Jangan terjebak mau menggelontorkan dana APBN untuk menanggung pembengkakan biaya," ungkap Amin AK dalam keterangan tertulisnya yang diperoleh Parlementaria, Kamis (4/8/2022). Ia menilai ada sejumlah kejanggalan proyek kereta cepat Jakarta Bandung sejak proposal proyek disampaikan China pada pertengahan Agustus 2015 silam.

Menurutnya, China ketika itu, menawarkan biaya proyek yang lebih murah dibanding Jepang dan menjanjikan proyek dikerjakan secara business to business (B2B) tanpa perlu jaminan pemerintah. Namun dalam perjalanannya, pembangunan ini membuat Indonesia terjebak pada dilema.

Sementara melanjutkan proyek dengan resiko beban utang yang makin besar, jika  menghentikan proyek dengan resiko proyek mangkrak, namun tetap membayar utang yang sudah terlanjur berjalan.

Sementara untuk menghentikannya, menurut politisi dari fraksi PKS ini juga sulit. Selain karena sudah terlanjur menggunakan dana sangat besar, pengerjaan proyek ini sudah melebihi delapan puluh persen.

“Sejak awal studi kelayakan dilakukan pihak China. Sangat aneh jika mereka tidak mampu mendeteksi potensi pembengkakan biaya tersebut. Apakah ini karena kredibilitas dan kualitas studi kelayakan yang rendah atau sebuah jebakan agar proyek rugi tersebut tetap berjalan," pungkas legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Timur IV ini. (ayu/aha)