Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi dalam pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI dengan Gubernur Provinsi Lampung Arinal Djunaidi beserta jajaran Pemprov Lampung, di Manan Agung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Rabu (13/7/2022). Foto: Saum/Man

Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi mengapresiasi capaian kerja jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berupaya memajukan sektor pertanian dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Baginya, serangkaian pencapaian yang telah diraih ini harus tetal dijaga dan tetap dilanjutkan pada periode mendatang. 

Hal tersebut disampaikan Dwita dalam pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI dengan Gubernur Provinsi Lampung Arinal Djunaidi beserta jajaran Pemprov Lampung, di Manan Agung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Rabu (13/7/2022). Pencapaian kerja ini, bagi politisi Partai Gerindra itu, telah membawa Provinsi Lampung pada pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang lebih baik.

"Saya mengapreasiasi pencapaian kerja Provinsi Lampung melalui 25 program kerja yang telah dilakukan. Sebelumnya, kami (Komisi IV DPR RI) sudah mengunjungi Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kami pun mengapresiasi upaya memanfaatkan potensi pertanian di sana dan UMKM-nya juga," ungkap legislator daerah pemilihan (dapil) Lampung II tersebut. 

Dwita bangga dengan pertumbuhan ekonomi Lampung masa triwulan I tahun 2022 yang tumbuh sebesar 2,96 persen, dibandingkan masa triwulan I tahun 2021. Berdasarkan informasi BPS Tahun 2022, sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan di Lampung tumbuh sangat tinggi pada Triwulan I 2022 sebesar 15,10 persen. Tentu saja, baginya, hal ini menjadi kabar yang sangat baik, terutama pada masa pandemi Covid-19. 

Terakhir, Dwita menyoroti penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Lampung. Dengan diserahkannya vaksin PMK tahap II sebanyak 50.000 dosis oleh Kementerian Pertanian kepada Pemprov Lampung, ia menegaskan agar penanggulangan dampak PMK di Indonesia, khususnya di Lampung, segera tertangani. Ia pun meminta Kementan menepati janji untuk menjadikan Lampung sebagai zona wilayah bebas PMK. (ts/sf)