Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah foto bersama dengan Forum Komunikasi Tenaga Harian Tenaga Lepas Bantu Penyuluh Pertanian Daerah (THL TBPPD) di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (5/7/2022). Foto: Arief/Man

Komisi IV DPR RI menerima audiensi dengan Forum Komunikasi Tenaga Harian Tenaga Lepas Bantu Penyuluh Pertanian Daerah (THL TBPPD) terkait perkembangan pertanian sebagai upaya mendukung peningkatan ketahan pangan serta perhatian terhadap kesejahteraan penyuluh pertanian.

Disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah, Komisi IV DPR RI dalam setiap rapat kerja dengan mitra kerja terkait, selalu memberikan catatan kritis terhadap kinerja pemerintah termasuk dalam pembangunan pertanian serta kesejahteraan sumber daya manusianyanya.

“Penyuluh pertanian adalah ujung tombak dalam pembangunan ketahanan pangan. Keluhan (teman-teman penyuluh) mengenai kontrak kerja hingga intensif yang bermasalah akan kami tampung dan sampaikan saat rapat kerja. Komitmen politik  kami adalah memperbaiki kondisi dari THL,” kata Luluk di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (5/7/2022).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyampaikan, pihaknya akan mendesak pemerintah untuk membuat skema yang berfokus pada perlindungan dan kesejahteraan  THL TBPPD. "Keberpihakan jangan hanya diberikan kepada guru saja, masih banyak tenaga honorer yang perlu diperhatikan salah satunya THL TBPPD. Jangan hanya mengenal narasi pengabdian tetapi lupa cara mensejahterakan,” tutup Luluk.

Sebelumnya, salah satu perwakilan Tenaga Lepas Bantu Penyuluh Pertanian Daerah menyampaikan, di Jawa Barat ada 5957 Desa  dan penyuluh sebanyak 3511 orang. Mereka sudah bekerja sejak 2010. Karenanya, harapan besar jika Komisi IV DPR RI bisa memfasilitasi dan memperjuangkan hak para penyuluh karena sudah lama berkontribusi kepada negara. (rnm/sf)