Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar berfoto bersama usai mengikuti Forum Tematik Bakohumas DPR RI bertema 'Sejauh Mana Keterbukaan Parlemen Indonesia', di Jakarta, Rabu (8/6/2022). Foto: Jaka/nvl

Keterbukaan Parlemen Indonesia atau Open Parliament Indonesia (OPI) memiliki prinsip menciptakan parlemen yang transparan, partisipatif, inovatif, akuntabel dan inklusif. Melalui OPI, DPR RI telah Menyusun rencana aksi parlemen terbuka DPR RI yang memiliki fokus untuk meningkatkan akses publik terhadap informasi parlemen. 

Tak lupa pula pemanfaatan dan penguatan inovasi dan teknologi penunjang parlemen melalui penguatan institusi dan kapasitas. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyebutkan telah banyak dukungan dari Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI dalam menunjang penguatan institusi parlemen. 

"Seperti saat ini Setjen DPR telah memiliki regulasi mengenai Sistem Manajemen Satu Data di Setjen DPR yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, guna memberikan kemudahan pada Anggota DPR dan masyarakat dalam mendapatkan data dan informasi," ungkap Indra saat memberikan sambutan pada Forum Tematik Bakohumas DPR RI bertema 'Sejauh Mana Keterbukaan Parlemen Indonesia', di Jakarta, Rabu (8/6/2022).

Selain itu, Setjen DPR RI juga telah menetapkan Rencana Induk Teknologi Informasi Komunikasi (RITIK) 2020-2024, sebagai panduan dalam mengoptimalkan pengelolaan IT berbasis digital dan mengintegrasikan pengelolaannya. "Apalagi hingga awal tahun 2022 ini, Setjen DPR RI telah memiliki 120 Aplikasi Sistem Informasi yang digunakan untuk memberikan kemudahan layanan administrasi, persidangan, dan keahlian kepada Anggota Dewan," urai Indra. 

Dalam waktu dekat bahkan, DPR RI akan memiliki big data yang digunakan untuk sebesar-besarnya pelaksanaan fungsi representasi DPR RI dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, serta mempercepat terwujudnya DPR RI sebagai parlemen modern. Setjen DPR RI, kata Indra, juga secara optimal mendukung Pusat Data Analitik di DPR RI yang diharapkan mampu mengelola data-data yang dimiliki saat ini. 

Keseriusan Setjen DPR RI dalam mendorong perwujudan keterbukaan di parlemen, setidaknya bisa ditunjukkan dari diterimanya Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021 dari Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai Badan Publik Informatif. Penghargaan ini menjadi wujud nyata komitmen DPR RI untuk bekerja secara terbuka kepada rakyat. 

Predikat yang diperoleh DPR RI itu mendapatkan apresiasi oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta selaku Ketua Umum Bakohumas, Usman Kansong. Ia menyebutkan ditengah tuntutan masyarakat atas transparansi yang tinggi, maka lembaga parlemen tentu harus segera meningkatkan akuntabilitas dan efektivitasnya. (aha)