PLN Dinilai Belum Maksimal Wujudkan Peralihan Kompor Gas ke Listrik

28-03-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Dirut PT PLN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022). Foto: Oji/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) segera memaksimalkan peralihan kompor gas ke kompor listrik. Ia mencermati, jika dengan over supply listrik yang ada saat ini kemudian dialihkan ke kompor listrik, harusnya hal ini bisa mengurangi impor LPG dalam negeri.

 

“Kenapa kita harus menunda begitu lama (peralihan kompor gas ke listrik), di saat kita punya over supply yang cukup sebenarnya. Saya membayangkan kalau orang di Jawa masak menggunakan induksi, gak ada tuh kita perlu buang banyak subsidi untuk gas melon yang banyak biasnya di lapangan itu,” ujar Deddy dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Dirut PT PLN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022).

 

Menurut Deddy, PLN harus segera membuka ruang dialog dengan kementerian-lembaga pemerintah lainnya, terkait kebijakan peralihan kompor gas ke kompor listrik ini agar segera berjalan lebih cepat. “Harus terintegrasi, misalkan antara PLN dan Pertamina. Mungkin harus mulai berdialog dengan Kementerian BUMN, Pertamina, dan Kementeraian ESDM,” jelas Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI ini.

 

Senada dengan Deddy, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade juga mendukung agar peralihan kompor gas ke kompor listrik ini segera terwujud. Menurutnya jika ini segera terlaksana maka akan terjadi efisiensi anggaran sebanyak Rp60 triliun. “Saya minta PLN untuk fokus bagaimana kompor listrik ini diwujudkan. Kenapa kompor listrik diwujudkan? Karena ada efisiensi Rp60 triliun, kita bisa menghemat cadangan devisa kita Rp60 triliun. LPG ini sekarang langka, harganya mahal, kenapa ini tidak diwujudkan?” tanya Andre.

 

Politisi Partai Gerindra menilai peralihan dari LPG ke listrik ini bisa menjadi salah satu solusi penghematan anggran bagi Indonesia. Ia juga meminta untuk PLN segera melaporkan kepada Komisi VI DPR RI tentang perkembangan dan strategi PLN untuk mewujudkan hal ini. “Dari data yang saya baca, misalnya 10 liter air itu dimasak dengan kompor induksi itu biayanya hanya Rp1.200, tapi dengan kompor dengan LPG itu Rp6.000, penghematannya kan luar biasa. Kenapa ini tidak menjadi salah satu cara PLN untuk melakukan penyelesaian soal oversupply, dan ini penghematan bagi bangsa dan negara kita,” papar Andre. (we/sf)

BERITA TERKAIT
Harga Gula dan Tetes Tebu Anjlok, Komisi VI Dengar Keluhan APTRI
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengadukan anjloknya harga gula dan tetes tebu kepada Komisi VI DPR...
Gde Sumarjaya: Pendanaan Koperasi Merah Putih Harus Sesuai Kaidah Usaha
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pembiayaan untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diminta tetap mengacu pada prinsip keuangan yang sehat. Anggota Komisi VI...
KAI Harus Hentikan Praktik Outsourcing dan Benahi Sistem Digitalisasi Tiket yang Rentan Disalahgunakan
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) membenahi secara serius manajemen...
Komposisi Direksi Baru KAI Bukan Seremonial, Harus Percepat Adaptasi dan Kebijakan Strategis
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengingatkan jajaran direksi baru PT Kereta Api Indonesia...