Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta. Foto: Mentari/nvl

Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta mengungkapkan keinginannya agar Kejaksaan Agung mengirimkan jaksa-jaksa terbaiknya untuk bertugas di Satgas Mafia Tanah. Menurutnya, Anggota Satgas seharusnya pilihan terbaik dari yang terbaik. Wayan Sudirta juga secara gamblang juga mengatakan kualitas jaksa terpilih di satgas mafia tanah tidak boleh di bawah jaksa-jaksa yang tempatkan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya pernah menanyakan jaksa memilih orang-orang yang terhebat di KPK, harusnya satgas seperti ini apalagi menyangkut satgas mafia tanah itu tidak boleh kualitasnya lebih rendah dari orang-orang Kejaksaan yang ditaruh di KPK. Sebab kalau memberantas korupsi,Iia betul merugikan negara dan rakyat. Tapi (korupsi) secara langsung negara dirugikan, rakyat secara tidak langsung. Tapi kalau mafia tanah langsung (pada rakyat) pak!” ungkap Wayan Sudirta di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3/2022).

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Kejaksaan RI yang diwakili oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara tersebut, Wayan Sudirta juga mendorong kejaksaan untuk membebastugaskan jaksa-jaksa yang menjadi Satgas Mafia Tanah dari tugas sehari-hari. 

“Oleh karena itu pertanyaan saya yang pertama; Apakah sudah dibebastugaskan jaksa-jaksa yang pintar, yang ditaro di satgas mafia tanah ini dari tugas sehari-hari agar mereka bisa fokus. Ke dua, Apakah Pak Jambin karena saya masih meraba-raba, apa benar ini satgas ini terdiri dari unsur-unsur aparat yang bertugas di berbagai bidang?” tanya anggota dewan dari daerah pemilihan (dapil) Bali ini.

Kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan, politisi PDI-Perjuangan ini juga mempertanyakan target kerja Satgas Mafia Tanah termasuk anggarannya. Pada kesempatan yang sama, Wayan Sudirta juga mendorong Kejaksaan untuk menjadi koordinator Satgas Mafia Tanah yang juga ditangani Badan Pertanahan Nasional dan Kepolisian.

“Lalu target yang dicapai seperti apa tahun ini? Tahun depan seperti apa? Anggarannya bagaimana? Karena ini kan hanya ada tiga, satgas tidak banyak yang menangani mafia tanah. Padahal Pak Jokowi wanti-wanti jangan kalah dengan mafia tanah. Lalu koordinasi yang akan diadakan antara satgas yang di pertanahan dengan kepolisian seperti apa? Boleh dong saya usulkan Kejaksaan yang koordinir ini jangan satgas yang di pertanahan yang mengkoordinir temen-temen Bapak nanti mereka cari pembenaran gitu,” tambah Wayan Sudirta. (uc/sf)