Komisi III Sepakat Segera Bentuk Pansus Mafia Tanah

17-03-2022 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/3/2022). Foto: Munchen/Man

 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengungkapkan Komisi III DPR RI sepakat akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Mafia Tanah untuk menindaklanjuti persoalan sengketa lahan di Bojong Koneng dan Cijayanti dengan Sentul City, Bogor, Jawa Barat. Adies berharap, sengketa lahan yang melibatkan warga Bojong Koneng dan Cijayanti dengan pengembang Sentul City itu ke depannya dapat menjadi role model untuk penyelesaian kasus tanah di seluruh Indonesia.

 

"Dari sembilan fraksi yang hadir, hampir semua berkesimpulan bahwa kami akan membentuk Pansus Mafia Tanah. Kita akan mulai dari sini, kita akan mulai telisik bagaimana sertifikat ini bisa keluar di tengah masyarakat menempati ratusan tahun dan juga sudah membayar PBB," ujar Adies usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/3/2022). 

 

Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, ke depannya Komisi III akan bekerja sama dengan Komisi II DPR yang membawahi bidang pertanahan. Hal ini, sebut Adies, sebagai tindak lanjut Komisi III DPR RI yang mendengar keluhan masyarakat terkait sengketa lahan yang mereka hadapi. Terkait hal itu, tandas Adies, Komisi III akan menjadwalkan memanggil Sentul City dalam waktu dekat.

 

“Insya Allah, minggu depan kita akan undang pengembang Sentul City ke DPR RI untuk kita tanyakan apakah benar yang disampaikan masyarakat. Kemudian, kita akan rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum di Polda Jabar setelah kami mendapatkan masukan-masukan dan setelah itu hasilnya itu akan kita bentuk menjadi usulan Pansus," tandas Adies.

 

Sebelumnya pada kunjungan tersebut, warga juga melaporkan adanya intimidasi melalui aksi premanisme yang dilakukan sejumlah oknum. Merespon keluhan warga itu, Adies menegaskan Komisi III akan segera berkoordinasi dengan Kapolda dan Kapolres. "Kapolres, Kapolsek dan saya yakin Kapolri beserta jajarannya juga mendengar. Jadi, kami harapkan aparat keamanan jangan lagi bermain-main terkait kasus tanah." tukas Adies. (mcn/sf)

BERITA TERKAIT
Aparat Diminta Tindak Tegas Pelaku TPPO Anak yang Dieksploitasi Jadi LC
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez merasa prihatin sekaligus geram menanggapi kasus eksploitasi seksual dan tindak...
Komisi III Minta KPK Perjelas Definisi OTT dalam Penindakan
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menekankan pentingnya kejelasan terminologi hukum yang digunakan Komisi Pemberantasan...
Martin Tumbelaka: KPK Harus Independen, Dorong Pencegahan dan Penindakan Korupsi
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka menegaskan pentingnya menjaga independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus mendorong...
Rano Alfath Dorong Penguatan Kejaksaan untuk Pemulihan Aset Negara
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath menuturkan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan pencucian...