Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. Foto: Arief/nvl

Harga bahan pangan pokok yang mengalami fluktuasi, akibat efek domino lonjakan harga internasional di beberapa jenis komoditas pertanian, anomali cuaca, serta lonjakan harga pupuk non subsidi, mendapat perhatian besar Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. Pasalnya, Harga pangan pokok seperti minyak goreng telah sejak akhir tahun lalu bergejolak hingga kini sudah lebih tiga bulan tidak ada penyelesaian yang signifikan.

Ia mengatakan, yang semakin berat menanggung beban adalah para petani dalam negeri yang kini semakin banyak menghadapi berbagai persoalan. Masyarakat sebagai konsumen pun juga semakin berat dengan rendahnya daya beli, berbagai komoditas naik termasuk minyak goreng kemasan sederhana, minyak goreng kemasan premium, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, bawang merah putih dan yang terakhir kedelai sebagai bahan baku tahu tempe.

“Mumpung hari ini masih berjarak dengan momen Puasa dan Lebaran, Saya minta pemerintah dapat segera dengan cepat menstabilkan harga pangan pokok ini. Karena ketika sudah dekat puasa dan lebaran, yang dalam kondisi normal saja terjadi lonjakan harga, apalagi kondisi saat ini yang masih situasi pandemi, situasi cuaca kurang bersahabat, efek perdagangan luar negeri yang kurang kondusif, dan kondisi pupuk sebagai pendukung utama produksi pangan masih kacau, negara ini akan menghadapi ketidakpastian persoalan pangan yang sangat sulit dikendalikan," tutur Akmal dalam keterangan pers kepada Parlementaria, Kamis (17/2/2022).

Politisi PKS ini juga mengatakan, Pemerintah perlu bukan saja menjamin stok pangan pokok termasuk beras dan minyak goreng aman pada puasa hingga hari raya Idul Fitri nanti. Namun ada tindak lanjut yang sangat penting setelah ketersediaan yang cukup, adalah pola distribusi yang baik sehingga tidak menimbulkan ketidak seimbangan stok antara daerah kota besar dan perdesaan, antara pulau Jawa dan non pulau Jawa. “Dan yang paling penting adalah harganya. Mesti terjangkau oleh masyarakat luas. Jangan Sampai orang-orang tertentu saja menikmati pangan yang layak di tengah bangsa yang kaya raya sumberdaya alamnya ini," ujar Akmal.

Legislator Asal Sulawesi Selatan II ini mengharapkan, ketika ada sinkronisasi yang baik antar lembaga pemerintah yang mempengaruhi tata kelola pangan negara ini, berbagai kementerian ini diharapkan mampu memberi solusi persoalan pangan pokok yang sangat buruk sekali dalam puluhan tahun terakhir. Terbukti bahwa negeri penghasil CPO terbesar di dunia, akan tetapi rakyatnya kesulitan mendapat minyak goreng yang terjangkau.

“Semakin hari, persoalan pangan ini menjadi sangat serius, sehingga perlu tindakan besar bagi pemerintah untuk menyelesaikan satu persatu mulai dari persoalan harga, ketersediaan hingga manajemen logistik persebaran ke seluruh wilayah Indonesia. Dengan Menjadi perhatian seluruh institusi negara yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi memberikan solusi, akan semakin mempercepat penyelesaian persoalan pangan ini," tutup Akmal. (dep/sf)