Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan. Foto: Andri/Man

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk berkomitmen menjaga sumber daya kelautan dan perikanan dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap nelayan, agar menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan sesuai aturan yang berlaku. 

“Saya mendorong KKP agar mempelopori pengembangan teknologi penangkapan ikan yang efektif dan efisien serta ramah lingkungan sesuai tren kemajuan perikanan tangkap untuk memperluas ruang bisnis perikanan yang lebih maju dengan metode penangkapan yang  sesuai dengan tingkah laku ikan,” ujar Johan dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Rabu (16/2/2022).

Selain itu dalam rangka pengembangan ekonomi bahari tahun 2022, Johan mendesak KKP untuk memperkuat program pengembangan Kawasan UMKM perikanan, hal ini penting untuk memacu peningkatan nilai tambah serta memiliki pasar ekspor yang besar. “KKP punya tanggung jawab besar membina nelayan agar semakin maju dalam perikanan tangkap melalui penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan menyiapkan program Kawasan perikanan yang lebih menguntungkan nelayan dari sisi ekonomi bisnis perikanan," ucap Johan.

Johan menilai dengan anggaran yang terbatas, agar KKP segera melakukan penguatan integrasi dan kolaborasi lintas sektor dan memperkuat dukungan berbagai stakeholders kelautan perikanan untuk melakukan terobosan demi kesejahteraan nelayan. Menurutnya hal ini penting dilakukan agar ke depan sektor kelautan perikanan memiliki integrasi yang terpadu dengan sektor lainnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mendorong KKP agar lebih fokus pada pengembangan perikanan tangkap berkelanjutan sebagai sumber pangan utama dan sebagai sarana memperluas kegiatan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. 

“Kita harus jadikan perikanan tangkap sebagai andalan bagi penyediaan sumber pangan nasional. Saya juga mendorong KKP lebih serius meningkatkan produksi sektor kelautan dan perikanan di tahun 2022 ini untuk meningkatkan nilai ekspor dan penyediaan pangan demi kualitas gizi dan kesehatan masyarakat serta kesejahteraan nelayan," imbuhnya.

Legislator dapil Nusa Tenggara Barat I itu juga menegaskan KKP untuk terus memberantas perilaku illegal fishing demi kedaulatan bahari nusantara. “Pembangunan darat dan maritim harus selaras dalam satu kesatuan menuju ketahanan pangan nasional yang kuat," pungkasnya. (dep/sf)