Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena saat membacakan salah saTu kesimpulan RDP Komisi IX DPR RI dengan Kepala BP2MI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (15/2/2022). Foto: Foto: Tari/Man

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mendesak Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk segera melakukan revisi Peraturan Kepala Badan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar, Penandatangan dan Verifikasi Perjanjian Kerja PMI. 

“Kami (Komisi IX) mendesak BP2MI untuk memberikan kemudahan dan penyelesaian perpanjang kontrak kerja PMI di negara penempatan,” katanya saat membacakan salah saTu kesimpulan RDP Komisi IX DPR RI dengan Kepala BP2MI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (15/2/2022). 

Kemudian, Melki juga mendesak BP2MI melakukan terobosan dan langkah strategis terhadap upaya pemulangan PMI yang di deportasi dari Malaysia.  “Mempercepat membaharuan MoU dengan Malaysia dalam rangka penguatan perlindungan PMI,” kata politisi Partai Golkar itu. 

“Serta melakukan koordinasi dengan Kemenaker dalam rangka penyelesaian MoU pada negara yang belum ada, sudah habis masa berlakunnya dan belum melakukan perpanjangan serta penyesuaian MoU sesuai UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang PPMI,” tambah Melki.

Selain itu, Komisi IX DPR RI mengapresiasi penjelasan dan capaian kinerja Tahun 2021 dengan realiasi anggaran yang mencapai 98 persen dengan nominal sebesar Rp321.785.857.000 dari Pagu Anggaran Sebesar Rp316.986.895.000.

Dan TA 2022, Komisi IX akan memperjuangkan Anggaran BP2MI Tahun 2022 sebesar Rp320. 845.477.000 dan Usulan Kebutuhan Anggaran TA 2022 melalui usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp241.035.804.000 sehingga total Anggaran BP2MI TA 2022 menjadi Rp561.881.281.000. (rnm/sf)