Tidak Sekadar Imbauan, Netty Prasetiyani Minta Pemerintah Ambil Langkah Antisipatif Cegah Omicron

07-02-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Foto: Geraldi/nvl

 

Menekan penyebaran virus Covid-19 varian Omicron di Indonesia, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher minta pemerintah segera ambil langkah antisipatif yang jelas, bukan sekadar menghimbau lansia tidak keluar rumah. Imbauan tetap berada di rumah terutama untuk lansia dengan penyakit penyerta, menurut Netty, sudah dipahami oleh masyarakat. Sehingga, ia menilai diperlukan sosialisasi yang mendorong masyarakat konsisten mematuhi protokol kesehatan sesuai ketentuan.

 

Oleh karena itu, sosialisasi tanpa menimbulkan persepsi buruk perlu diterapkan oleh setiap elemen pemerintah. “Pandemi telah memasuki tahun ketiga, pemerintah seharusnya memiliki pola penanganan dan langkah antisipatif yang jelas dalam menghadapi setiap perkembangan baru, termasuk ancaman Omicron yang lebih mudah tingkat penularannya," ungkap Netty dalam keterangan persnya, Senin (7/2/2022).

 

Dengan menggunakan bahasa positif tanpa mengancam dinilai efektif mendorong masyarakat untuk lebih patuh. Politisi PKS itu menambahkan sosialisasi tersebut bisa menunjukan kesiapan pemerintah mengantisipasi tantangan puncak gelombang ketiga Covid-19. "Sosialisasi dan informasi tentang peningkatan infrastruktur kesehatan, ketersediaan ranjang rawat, ruang ICU, kecukupan alat dan bahan medis, serta   percepatan pencapaian target vaksinasi tentu lebih menenangkan daripada info larangan lansia keluar rumah," katanya.

 

Tidak hanya itu, Netty meminta pemerintah turut menjelaskan percepatan target vaksinasi bagi lansia dan anak-anak di bawah 12 tahun. Di mana termasuk capaian target vaksinasi di daerah yang masih belum memenuhi minimal 70 persen target dosis lengkap. Hal lain yang perlu disampaikan, lanjutnya, adalah kesiapan dukungan obat-obatan, suplemen dan telemedisin untuk yang pasien isoman. Terakhir, ia ingin pemerintah beserta para pejabat menjadi contoh baik dalam penegakan disiplin protokol kesehatan.

 

Jangan sampai masyarakat diminta diam di rumah, sementara kunjungan kerja pemerintah yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa, seperti di Danau Toba. Belajar dari pengalaman menghadapi gelombang serangan varian Delta, pemerintah harus lebih sigap dan siap dalam segala sisi,” tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VIII itu. (ts,rnm,ann/sf)

BERITA TERKAIT
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...