Anggota Komisi IV DPR RI Sutrisno. Foto: Dok/Man

Anggota Komisi IV DPR RI Sutrisno menilai isu penyelewengan pupuk bersubsidi sulit selesai dengan tuntas. Pasalnya, akar permasalahan penyelewangan itu berupa ketidakadilan distribusi di sejumlah lini distribusi. 

"Walaupun APBN bisa memenuhi kebutuhan pupuk dari RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang salah, persoalan ini tetap bergulir di masyarakat,” ungkap Sutrisno dalam rapat dengar pendapat membahas masalah penyelewengan pupuk subsidi, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (3/2/2022). 

Penyelewengan yang berakar dari data RDKK ini, disebabkan oleh kendali pembaharuan data e-RDKK ada pada operator tingkat dinas pemerintah daerah, bukan pada kelompok tani yang didampingi oleh penyuluh pertanian. Sehingga, ia menjelaskan, data yang di dalam e-RDKK terkini merupakan hasil data salinan tahun lalu. 

Akibat data RDKK yang tidak valid,  penumpukan pupuk subsidi itu terjadi. Kemudian, penumpukan pupuk tersebut tidak bisa tersalurkan karena tidak diakomodir oleh peraturan pemerintah. Maka, menurut Sutrisno, semakin membuka celah penjualan pupuk subsidi di luar mekanisme yang telah ditentukan. 

Oleh karena itu, ia menegaskan agar Kementerian Pertanian segera ambil kendali terkait pengumpulan dan verifikasi e-RDKK dengan menunjuk langsung penyuluh pertanian untuk memperbaharui data e-RDKK langsung di bawah tanggung jawab Kementan. Tidak hanya itu, kebijakan penyaluran pupuk harus berdasarkan musim tanam, bukan berdasarkan penyaluran per bulan dalam setahun. 

“Saya harap dengan solusi-solusi yang disampaikan di rapat ini, isu penyelewengan bisa segera terselesaikan sehingga tidak perlu untuk saling menuduh satu sama lain,” tandas legislator dapil Jawa Barat IX itu. (ts/sf)