Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran MIND ID, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (31/1/2022). Foto: Kresno/Man

Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir menilai persentase pemanfaatan lahan konsesi pada BUMN tambang masih terbilang sangat minim jika dibandingkan dengan total luas lahan yang dikonsesikan. Selain itu, ia juga menyoroti kemajuan proyek-proyek smelter BUMN tambang yang menurutnya belum memuaskan.

“Masa swasta bisa bangun smelter kapasitasnya besar-besar, sedang kita yang sudah bangun smelter ada yang katanya pembangkitnya enggak ada, ada yang smelter-nya kapasitasnya kecil,” tutur Nasir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran MIND ID, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (31/1/2022).

Komisi VII DPR menilai proyek pabrik smelter dan pemurnian yang dibangun Anggota Holding BUMN Pertambangan di bawah MIND ID kalah jauh dengan smelter milik swasta. Untuk itu Komisi VII DPR meminta agar Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) BUMN Pertambangan 2022 dibekukan.

Salah satu poin kesimpulan RDP menyebutkan Komisi VII DPR RI mendorong agar Dirjen Minerba KESDM untuk menunda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran dan Biaya (RKAB) BUMN Pertambangan dan mengagendakan RDP dengan Dirjen Minerba KESDM pada tanggal 8 Februari 2022.

Keinginan Komisi VII DPR RI untuk menangguhkan RKAB BUMN tambang dipicu sejumlah permasalahan yang menurut sejumlah anggota terjadi di perusahaan-perusahaan tambang pelat merah. Komisi VII DPR RI sepakat penangguhan RKAB bisa menjadi langkah konkret awal untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada pada BUMN pertambangan.

“Rekomendasi konkretnya, tunda dulu RKAB, kita mau duduk bersama-sama dengan Dirjen Minerba (Kementerian ESDM), biar semua sama-sama ada keterbukaan di sini,” tutur Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman menambahkan kesimpulan rapat.

Diketahui, proyek Pabrik Feronikel Halmahera Timur (P3FH) Antam rencananya memiliki kapasitas produksi 64.655 ton per tahun. Besaran tersebut terbilang kecil dibandingkan dengan proyek smelter milik swasta. Smelter PT Weda Bay Nickel di Halmahera Tengah, Maluku Utara, dapat memproduksi Ferronickel sebanyak 300.000 ton per tahun. Terlebih, smelter ini baru aktif setahun ke belakang. (hal/sf)