Antisipasi Lonjakan Covid -19, Rahmad Handoyo Minta Level PPKM Dinaikkan

31-01-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. Foto: Tari/Man

 

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mendesak pemerintah menerapkan kembali kebijakan gas dan rem, yakni pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) kembali diperketat atau level PPKM harus kembali dinaikkan. Hal ini diperlukan guna mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus Covid-19 yang lebih tinggi. Mengingat, kasus Covid-19 nasional per Sabtu (29/1/2022) mencapai angka 11.588 pasien.

 

Rahmad menuturkan, daerah dengan lonjakan kasus Covid-19 tinggi harus kembali menerapkan PPKM level 3 dengan persyaratan, seperti work from home (WFH) 50% persen dan siswa kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ). “Anak sekolah tunda dulu tatap muka sekolahnya dan tempat-tempat ekonomi harus diperketat lagi,” kata Rahmad kepada wartawan, Sabtu (29/1/2022). Dikatakannya, penularan kasus Omicron menyebabkan kenaikan kasus Covid-19 sulit dihindari seluruh negara termasuk Indonesia.

 

Untuk itu, selain memperketat PPKM, pemerintah perlu menghidupkan kembali peran satgas level bawah yakni RT dan RW termasuk memperkuat kepatuhan protokol kesehatan. Sebab, prokes salah satu faktor utama mengendalikan Covid-19. “Jadi RT dan RW untuk saling mengingatkan dan mempersiapkan diri dengan baik agar gelombang tinggi bisa kita antisipasi jika dipersiapkan dengan baik,” ucapnya.

 

Politisi PDI-Perjuangan mengimbau masyarakat untuk segera vaksinasi booster dan disiplin protokol kesehatan. Dikatakannya, kasus Covid-19 varian Omicron banyak tanpa gejala, gejala ringan dan sedang. Namun, jika banyak masyarakat yang sakit dan bergejala sedang akan membebani rumah sakit.

 

“Masyarakat enggak perlu takut kasus Omicron, tetapi jangan abai prokes karena mentang-mentang banyak kasus Omicron ringan dengan 5 atau 6 hari sembuh, pada abai dengan protokol kesehatan. Itu salah besar karena Omicron tetap berbahaya bagi yang berisiko tinggi, apalagi yang belum divaksin,” pungkas legislator dapil Jawa Tengah V itu. (ann/sf)

BERITA TERKAIT
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...