Dinilai Janggal, Komisi V Minta Perjanjian Kerja Sama SPAM Bandar Lampung Dievaluasi
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Ruow saat memimpin tim kunjungan kerja Komisi V DPR RI meninjau reservoir PDAM Way Rilau di Rajabasa, Bandar Lampung, Kamis (27/1/2022). Foto: Erman/Man
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandar Lampung merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilaksanakan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) antara Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui PDAM Way Rilau sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dengan PT Adhya Tirta Lampung selaku Badan Usaha.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw mengatakan, ada kejanggalan dalam perjanjian kerja sama bisnis dalam proyek tersebut sehingga menyebabkan PDAM Way Rilau terhutang hingga Rp21 miliar. Ia meminta agar segera dilakukan evaluasi terhadap perjanjian kerja sama yang dianggap merugikan pemerintah itu.
"Menurut kami ada kejanggalan bisnis yang harus diperbaiki ke depan. Ada nilai kerugian di PDAM," kata Roberth Rouw saat memimpin tim kunjungan kerja Komisi V DPR RI meninjau reservoir PDAM Way Rilau di Rajabasa, Bandar Lampung, Kamis (27/1/2022).
Jika dilaksanakan secara baik dan profesional, sambung Roberth, PDAM Way Rilau tak seharusnya mengalami kerugian. Ia berpandangan, dalam pembayaran dari pemerintah ke pihak ketiga (badan usaha), seharusnya dilakukan berjenjang dengan tingkat waktu tertentu.
"Hilir dan hulu kan berbeda. PDAM ini kan hilir jadi butuh waktu penyambungan ke konsumen, bukan ujug-ujug di hulu selesai maka air ke luar harus bayar sesuai target, tentu ini akan jadi kerugian bagi perusahaan," ujarnya.
Politisi Fraksi NasDem ini menegaskan, proses kerja sama antara PDAM Way Rilau dengan pihak ketiga (PT Adhya Tirta Lampung), harus segera diluruskan. Ia meminta segera mengambil kebijakan terbaik sehingga air sebagai kebutuhan utama masyarakat dapat tersalurkan.
"Kami akan membawa permasalahan ini ke dalam rapat Komisi dengan pemerintah dalam rangka mendukung proyek ini sehingga Pemerintah dapat memberikan deskresi untuk rakyat agar menikmati air yang tersedia oleh proyek SPAM," pungkasnya. (es)
