Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. Foto: Dok/Man

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah menyiapkan penanganan terhadap varian baru Omicron agar kasus tidak melonjak. Hal tersebut menyusul perkiraan pemerintah yang memperkirakan penyebaran kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia akan mencapai puncaknya pada pertengahan Februari atau awal Maret 2022.

"Berkaca pada gelombang tsunami Delta beberapa waktu yang lalu, pemerintah harus mengevaluasi kebijakan penanganan pandemi saat itu. Sistem dan fasilitas kesehatan kita ‘kedodoran’, tenaga kesehatan pun banyak yang berguguran. Oleh karena itu, Pemerintah harus membangun kesiapsiagaan baik di titik hulu, perilaku masyarakat, maupun di titik hilir, yaitu sarana prasarana serta fasilitas kesehatan," kata Netty dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, Senin (17/1/2022).

Netty menilai, saat ini penerapan protokol kesehatan (prokes) sudah mulai longgar, untuk itu pemerintah diminta bergerak cepat untuk mengencangkan kembali kampanye dan pengawasan prokes baik 3M maupun 5M. "Kita melihat pelonggaran prokes terjadi di mana-mana. Mobilitas dan aktivitas masyarakat hampir kembali normal seperti sebelum datangnya pandemi. Seharusnya pemerintah melalui satgas bergerak cepat untuk mengencangkan kembali kampanye dan pengawasan prokes 3M/5M," ungkapnya

Selain itu, Netty menambahkan, testing, tracing dan treatment atau langkah 3T harus dipersiapkan untuk mengantisipasi situasi terburuk. "Meski sering dikatakan omicron ini tidak separah delta, namun tetap saja ‘preparedness’ harus dilakukan. Testing dan tracing ini harus diikuti dengan whole genome sequencing agar dapat dideteksi varian yang menginfeksi dari sampel yang diperiksa," imbuhnya.

Lebih lanjut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga meminta pemerintah untuk melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi dosis pertama dan kedua sebelum kemudian vaksinasi booster semakin dilakukan secara masif. "Masih banyak daerah yang vaksin dosis pertamanya belum mencapai 70 persen. Selain itu pemerintah juga harus terus mengevaluasi dan meningkatkan kebijakan penanganan Omicron ini berdasarkan masukan dan saran para ahli epidemiologi yang berbasis saintifik," ungkapnya.

Terakhir, terkait kebijakan pemerintah yang membuka pintu masuk kedatangan internasional dari semua negara, Netty mengkritik kebijakan tersebut yang dianggap merupakan kebijakan yang kontradiktif dan inkonsisten. Sebab, di tengah prediksi puncak Omicron, pemerintah justru membuka pintu masuk untuk semua negara. "Ini merupakan kebijakan yang kontradiktif dan inkonsisten. Seharusnya kebijakan pengetatan mulai dilakukan bukan justru dilonggarkan," tutup Netty. (bia/sf)