Anggota Komisi V DPR RI Irwan saat menerima audiensi Komisi III DPRD Kota Bontang dalam rangka konsultasi terkait tugas dan fungsi DPRD terhadap pengembangan infrastruktur Kota Bontang, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/1/2022). Foto: Arief/Man

Anggota Komisi V DPR RI Irwan secara resmi menerima audiensi serta berbagai aspirasi dari Komisi III DPRD Kota Bontang diantaranya yaitu permohonan dukungan APBN dalam upaya penuntasan krisis air bersih yang masih melanda Kota Bontang. Merespon aspirasi tersebut, Irwan menawarkan solusi penanganan air bersih salah satunya melalui air baku Bendungan Marangkayu di Kutai Kartanegara agar juga dapat dipastikan menyuplai air bersih ke masyarakat Bontang. Irwan menyatakan, kedepannya siap mendampingi diskusi antara DPRD Bontang dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) PUPR Provinsi Kaltim dalam memastikan penyaluran air bersih ke Bontang.

Demikian disampaikan Irwan saat menerima audiensi Komisi III DPRD Kota Bontang dalam rangka konsultasi terkait tugas dan fungsi DPRD terhadap pengembangan infrastruktur Kota Bontang, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/1/2022). "Terkait penanganan krisis air bersih, sebenarnya sudah ada solusi perencanaan salah satunya melalui Bendungan Marangkayu yang air bakunya disebut  juga akan menyuplai masyarakat Bontang dan rencananya akan segera dioperasikan maksimal akhir tahun 2022 ini. Saya siap mendampingi diskusi dengan BWS Provinsi Kaltim agar Bendungan Marangkayu dapat juga dipastikan sebagai sumber air baku wilayah Bontang," ujar Irwan.

Tak hanya itu, pada audiensi mengemuka usulan dari Komisi III DPRD Kota Bontang yakni aspirasi perbaikan infrastruktur jalan dari Kota Bontang menuju Kota Samarinda. Menanggapi hal ini, Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI tersebut menuturkan akan segera meminta stakeholder terkait untuk merekonstruksi perbaikan jalan secara total sehingga tidak lagi adanya tambal sulam dalam perbaikan jalan. Irwan juga mendesak Pemerintah Pusat, Pemprov Kaltim dan Pemda setempat untuk terlebih dulu menyelesaikan penanganan banjir melalui pembangunan drainase yang sebaik-baiknya.

"Dengan demikian, jika permasalahan banjir melalui pembangunan drainase sudah dapat diselesaikan secara baik terlebih dulu oleh pemerintah maka proses rekonstruksi perbaikan jalan dari Kota Bontang menuju Kota Samarinda dapat berjalan secara maksimal yakni jalan dapat dibeton. Saya siap memperjuangkan berbagai perbaikan dan pengembangan infrastruktur di Kota Bontang dalam rapat-rapat Komisi V DPR RI baik dengan Kementerian Perhubungan maupun Kementerian PUPR yang diagendakan dalam waktu dekat mendatang," pungkas legislator daerah pemilihaan (dapil) Kaltim tersebut. (pun/sf)