Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan. Foto: Jaka/Man

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menilai, instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo seharusnya menjadi pelecut bagi para menterinya dan DPR agar Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana kekerasan Seksual (RUU TPKS) segera disahkan. Terlebih, banyaknya rentetan kasus kekerasan seksual yang terjadi beberapa waktu terakhir.

"Berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi selama ini hendaknya menggugah legislator untuk mempercepat proses pengesahan RUU tersebut guna melindungi para korban kekerasan seksual, terutama perempuan dan anak-anak," kata Farhan dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Rabu (5/1/2022).

Presiden Republik Indonesia Jokowi sebelumnya berharap RUU TPKS segera disahkan. Presiden berharap, korban kekerasan seksual mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Desakan Presiden Jokowi tersebut berujung pada pemberian perintah Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati untuk melobi DPR terkait draf hukum tersebut. Ia menilai, hal tersebut tentu menyentil kepekaan terhadap permasalahan di masyarakat.

"Pernyataan Presiden tersebut juga menyentil kepekaan dan kepedulian DPR terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Presiden sepertinya gregetan melihat parlemen adem ayem sementara masyarakat dihadapkan dengan predator seksual," lanjut Farhan. Farhan mengungkapkan, Fraksi Partai NasDem DPR RI telah mendorong agar RUU tersebut disahkan dan menjadi RUU inisiatif DPR dalam masa sidang awal tahun ini.

Merespon pernyataan presiden, Ketua DPR RI Puan Maharani juga telah memberikan pernyataan dan memastikan pihaknya RUU TPKS menjadi RUU inisiatif DPR di Rapat Paripurna pertama usai masa reses. Masa sidang DPR rencananya akan dibuka pada 10 Januari mendatang. (hal/sf)