Anggota Komisi V DPR RI Sumail Abdullah. Foto: Ist/Man

Anggota Komisi V DPR RI Sumail Abdullah menyalurkan bantuan stimulan di Kabupaten Situbondo yang diarahkan untuk pembangunan perumahan di perkotaan maupun pedesaan. Ia mengatakan, bantuan tersebut diperuntukan bagi rumah yang masuk dalam kategori tidak layak huni.

“Stimulan itu adalah untuk merangsang. Tujuannya, agar sebagai penerima atau masyarakat, tercipta kegotongroyongan yang ada,” terang Sumail dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, Rabu (29/12/2021).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan, untuk program pembangunan perumahan sendiri, direncanakan ada sekitar 1500 unit yang akan dimasukkan ke Kabupaten Situbondo dengan total nilai yang cukup besar yakni sekitar Rp30 miliar. Dari jumlah tersebut, masing-masing akan mendapatkan Rp20 juta dengan rincian Rp2,5 juta untuk tukang dan Rp17,5 juta untuk pembangunan.

Namun faktanya di lapangan, anggaran itu masih tidak mencukupi, makanya diperlukan ada semacam dana stimulan. Dirinya berharap dukungan dari kalangan media untuk menginformasikan secara bijak akan hal ini.

“Jadi, saya meminta kepada para wartawan untuk melakukan pengawasan bersama-sama demi suksesnya program ini. Karena, ini sangat susah untuk mendapatkan anggaran dari pusat. Di pusat sendiri ditarik ke masing-masing provinsi, begitu di provinsi, kabupaten akan berebut. Karenanya, kita perlu didiskusikan kepada kepala desa yang punya semangat tinggi untuk membangun,” ungkapnya.

Dengan hadirnya program ini, lanjutnya, diharapkan juga bisa merealisasi janji-janji politik yang pernah ditinggalkan. “Tujuannya adalah, untuk memberikan hunian yang layak kepada masyarakat. Sehingga, mereka merasa nyaman, aman dan enak ditempati. Apalagi, masyarakat juga menggunakan rumah untuk tempat beribadah, meskipun sebenarnya bantuan rumah tersebut hanya berukuran 4×6,” tutup Sumail.

Sembari menyalurkan bantuan, Sumail juga menggelar sosialisasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3T-GAI) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Kedungdowo, Kecamatan Arjasa, Situbondo, Selasa (28/12). Kegiatan yang digelar dalam rangka reses itu, turut dihadiri 106 kepala desa di Kabupaten Situbondo serta Staf Kerja Teknis Kementerian PUPR Balai Besar. (hal/es)