Anggota Komisi IX DPR RI Nur Nadlifah saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI terkait perlindungan sosial bagi pekerja informal di Kota Batam. Foto:Ridwan/rni

Anggota Komisi IX DPR RI Nur Nadlifah menilai harus ada terobosan perlindungan sosial bagi pekerja informal di masa pandemi Covid-19, khususnya di Kota Batam. Sebab, menurut Nadlifah, berdasarkan data yang disampaikan stakeholder, tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan baru mencapai 20 persen, atau hanya sekitar 42 ribu pekerja sektor informal di kota perdagangan ini.

“Di saat pandemi seperti ini, disampaikan beberapa terobosan yang dilakukan misalnya dengan bantuan CSR (corporate social responsibility), bantuan sosial, atau pendekatan yang lebih komunikatif, ada pendekatan khusus,” pesan Nadlifah saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI terkait perlindungan sosial bagi pekerja informal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (25/11/2021).

Pendekatan yang komunikatif tersebut perlu dilakukan, sebab tidak hanya kepada pekerja informal, pekerja informal pun harus mendapatkan informasi yang cukup. Bahwa, hanya dengan membayar premi BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp16 ribu/bulan, namun coverage manfaat yang didapatkan sangat besar. “Dibandingkan, misalnya kalau dengan beli rokok, (BPJS Ketenagakerjaan) itu sudah proteksi kita dalam satu bulan,” pesan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Karena itu, Nadlifah meminta kepada BPJS Ketenagakerjaan maupun Disnaker Kota Batam agar bisa melakukan pemetaan pihak-pihak mana saja yang dapat diajak kerja sama untuk mendapatkan proteksi tersebut. Terlebih, menurutnya, para pekerja informal di kota ini banyak berasal dari daerah yang membentuk paguyuban.

“Apakah mereka sudah didekati? Dari sisi komunikasi kedaerahan. Dan bagaimana dengan kondisi pandemi ini? Tadi disampaikan masyarakat dari yang berasal dari Sumatera Barat, sebagian besar sudah pada pulang. Artinya kan tenaga kerja informal yang terdampak di Batam ini bisa jadi sudah menurun,” urai Nadlifah.

Pemberian proteksi, baik berupa kemudahan akses BPJS Ketenagakerjaan maupun bantuan sosial ini perlu dihadirkan sebab Kota Batam merupakan kota industri, wisata, juga sekaligus perdagangan. Tiga sektor ini, menurut Nadlifah, paling terpukul karena pandemi memaksa tiga usaha tersebut ditutup.

Sehingga, para pekerjanya rentan jatuh dalam jurang kemiskinan dengan ukuran yang berbeda-beda. “Misalnya, pedagang makanan ada yang bentuknya restoran sampai kaki lima biasa. Sehingga, ada yang tingkat ekonomi tinggi tapi juga ada yang penghasilannya benar-benar rendah,” tutup legislator dapil Jawa Tengah IX itu. (rdn/sf)