Dalam upaya peningkatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri (TKILN), Komisi IX DPR RI mendukung Pemerintah Indonesia untuk tetap melaksanakan moratorium   TKILN  sampai ditandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding) antara  Pemerintah Arab Saudi dengan Pemerintah Indonesia dan juga dengan negara penempatan lain.

Hal tersebut merupakan salah satu butir kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Moh Zumhur Hidayat yang disampaikan  Wakil Ketua Komisi IX  Irgan Chairul Mahfiz di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (30/1)

Dalam menyelesaikan kasus-kasus TKILN, Komisi IX DPR RI mendesak BNP2TKI untuk meningkatkan perannya dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kemenlu RI dan Perwakilan RI di Negara penempatan.

Dalam rapat yang dihadiri Kepala BNP2TKI dan jajarannya, Komisi IX DPR RI juga meminta BNP2TKI bersama Kemenakertrans RI untuk menyelesaikan persoalan kewenangan dalam hal penerbitan Surat Izin Pengerahan (SIP).

Selain  BNP2TKI diminta untuk memberikan masukan yang sistematis kepada Kemenakertrans RI mengenai perbaikan mekanisme pelaksanaan asuransi perlindungan TKILN, Komisi IX DPR RI minta BNP2TKI untuk  meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait pengawasan pelaksanaan pelatihan berbasis masyarakat dan BLK. (sc)