Kalbar Kebanjiran, Legislator Minta KLHK Tinjau DAS Kapuas

17-11-2021 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan. Foto: Dok/Man

 

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera meninjau dan memulihkan daerah aliran Sungai (DAS) Kapuas. Hal itu bertujuan agar pemerintah mengetahui langsung gambaran penyebab banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sehingga, masalah tersebut dapat dipetakan secara komprehensif beserta upaya pemulihannya.

 

“KLHK perlu ada peninjauan terhadap DAS Sungai Kapuas, apakah banjir tersebut akibat dari pendangkalan sungai, lalu bagaimana dengan kondisi hutan di sepanjang aliran sungai?" kata Daniel dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Rabu (17/11/2021). Selain itu, Daniel meminta KLHK untuk melakukan evaluasi kondisi hutan di sepanjang aliran sungai.

 

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, penanganan pasca banjir seperti pada infrastruktur yang rusak merupakan hal yang penting. Menurutnya, penanganan itu perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan dan anggaran afirmatif. “Pasti akan begitu banyak infrastruktur jalan yang rusak dan terputus sehingga perlu kebijakan dan anggaran afirmatif mengatasi hal ini," ucap Daniel.

 

Sebelumnya, bencana banjir menerjang berbagai daerah di Kalimantan Barat. Lokasi bencana tersebut di antaranya dialami Sintang, Kapuas Hulu, Melawi, Sekadau, Sanggau, dan Mempawah. Hampir sebulan, banjir di Sintang belum juga surut. Dari bencana banjir tersebut, sedikitnya 12 dari 14 kecamatan di Kabupaten Sintang terendam banjir setinggi satu meter dan aktivitas masyarakat nyaris lumpuh total.

 

Daniel pun menekankan pentingnya semua pihak bergotong-royong termasuk peran pemerintah dalam meringankan beban warga. "Saat ini yang utama dilakukan adalah segera membantu warga terdampak terutama mengenai logistik kebutuhan sehari-sehari dan kesehatan, mereka pasti kesusahan saat ini. Tim tanggap darurat dari BNPB harus segera menyalurkan bantuan makanan, obat-obatan, dan perahu untuk mengevakuasi warga," tegas legislator daerah pemilihan (dapil) Kalbar I itu. (hal/sf)

BERITA TERKAIT
Daniel Johan Usul Pemerintah revisi PP yang Beratkan Ekosistem IHT
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024, khususnya...
Johan Rosihan Harap RAPBN 2026 Cerminkan Komitmen Pemerintah Soal Kedaulatan Pangan
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta komitmen Pemerintah terhadap kedaulatan pangan agar benar-benar tercermin dalam...
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...
Komisi IV Dorong Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur di PPI Tanjung Limau Bontang
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota...