Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil. Foto: Dok/Man

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menilai masyarakat membutuhkan transparansi kinerja dalam penanggulangan terorisme, baik yang dilakukan oleh Densus 88 atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kebutuhan akan transparansi ini, menyusul penyitaan ratusan kota amal salah satu lembaga zakat di Lampung oleh Densus 88, yang diduga sebagai pendanaan terorisme, Kamis (4/11/2021) lalu.

“Memang transparansi sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dalam hal penyelidikan dan penyidikan. Artinya, Densus 8 apakah lewat BNPT harus menyampaikan secara transparan kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat tidak enggan kalau bertemu dengan kotak amal untuk menyisihkan sebagian rezekinya ke kotak amal tersebut,” ujar Nasir, dikutip Parlementaria dari akun Instagram pribadinya, Minggu (7/11/2021).

Di sisi lain, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI ini mendapatkan informasi, lembaga amil zakat tersebut sebelumnya telah terdaftar di Kementerian Agama. Meskipun kemudian karena adanya kasus ini, Kementerian Agama melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Lampung, telah mencabut izin tersebut.

“Meskipun menurut saya jangan buru-buru dicabut juga. Kan baru terduga untuk pendanaan terorisme, tetapi itulah yang dilakukan negara untuk antisipasi. Tapi intinya jangan sampai terjadi stigmatisasi dalam hal ini adalah Agama Islam,” lanjut Nasir. Dengan adanya semangat transparansi ini, legislator dapil Aceh II tersebut berharap adanya semangat persamaan dan keadilan sebagaimana yang telah ditekan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. (rdn/sf)