Johan Budi: Beri Efek Jera bagi Polisi Pelanggar Hukum

28-10-2021 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi Sapto Prabowo. Foto: Jaka/Man

 

Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi Sapto Prabowo mendukung langkah tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan menindak tegas kapolda, kapolres, dan kapolsek yang tak bisa menjadi teladan untuk jajarannya. Lebih dari itu dia mengusulkan agar polisi yang melakukan tindak pidana dihukum lebih berat. Penghukuman lebih berat ini bertujuan memberikan efek jera.

 

“Saya kan pernah bilang juga di RDP (rapat dengar pendapat), karena penegak hukum yang melanggar, melakukan pidana, itu harusnya dihukumnya lebih berat karena dia penegak hukum, bukan hanya dimutasi, bukan hanya dicopot dan diturunkan jabatannya," papar Johan Budi dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Kamis (28/10/2021).

 

Akhir-akhir ini berbagai kasus, mulai dugaan pelanggaran kode etik hingga tindak pidana, dilakukan polisi. Berbagai kasus yang dilakukan polisi belakangan ini mencuat ke permukaan. Johan Budi menilai munculnya kasus-kasus tersebut berhubungan dengan perkembangan media sosial (medsos). Dengan perkembangan medsos, seolah kasus-kasus polisi ini terjadi berurutan.

 

“Jadi begini urutannya, kenapa kok kemarin itu, ini menurut saya, kemarin itu muncul beberapa polisi yang melakukan pelanggaran, termasuk pelanggaran pidana, itu seolah berurutan. Itu menurut saya, akibat dari medsos. Kalau dulu sebelum ada medsos kan enggak viral. Apakah dulu nggak ada polisi yang melakukan pelanggaran, kan ada juga," jelas Johan Budi.

 

Tak hanya itu, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini juga memberi perhatiap bagi polisi berprestasi. Johan Budi berharap polisi berprestasi juga diberi penghargaan. "Tapi di sisi yang lain, saya juga berharap polisi-polisi yang baik juga ada reward. Reward-nya dari mana? Reward-nya kenaikan pangkat cepat, misalnya, sekolah, ini juga harus diapresiasi," ujar mantan juru bicara KPK itu. (eko/sf)

BERITA TERKAIT
Aparat Diminta Tindak Tegas Pelaku TPPO Anak yang Dieksploitasi Jadi LC
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez merasa prihatin sekaligus geram menanggapi kasus eksploitasi seksual dan tindak...
Komisi III Minta KPK Perjelas Definisi OTT dalam Penindakan
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menekankan pentingnya kejelasan terminologi hukum yang digunakan Komisi Pemberantasan...
Martin Tumbelaka: KPK Harus Independen, Dorong Pencegahan dan Penindakan Korupsi
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka menegaskan pentingnya menjaga independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus mendorong...
Rano Alfath Dorong Penguatan Kejaksaan untuk Pemulihan Aset Negara
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath menuturkan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan pencucian...