Melki Laka Lena: Perintah Presiden Terkait Tarif PCR Harus Dijalankan

26-10-2021 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena. Foto: Tari/Man

 

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengapresiasi ketegasan Presiden Joko Widodo yang menginginkan tarif tes swab polymerase chain reaction (PCR) menjadi Rp300.000. Ia meminta perintah tersebut harus segera dijalankan oleh pihak-pihak erat kaitannya dengan tes PCR.

 

“Dalam situasi saat ini, kita tidak boleh memberi toleransi kepada orang-orang yang dengan sengaja tidak menjalankan perintah Presiden Jokowi. Yang dibutuhkan kesatuan gerak kita untuk menaati perintah dari pimpinan negara kita dalam rangka upaya kita untuk bisa menangani pandemi Covid-19 dengan baik,” kata Melki melalui rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (26/10/2021).

 

Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga meminta Kementerian Kesehatan dan lembaga terkait lainnya untuk memberikan seruan yang luas untuk berbagai pihak agar harga tes PCR sesuai dengan perintah presiden.

 

“Kita mesti membuka ruang yang seluas-luasnya agar berbagai pihak yang mampu mengupayakan adanya alat swab PCR yang bagus, murah, terjangkau, ada di seluruh negeri ini, kota, kabupaten, daerah penghubung,” ujar Politisi dapil NTT II itu.

 

Jika masih ada pihak yang tidak mengikuti perintah presiden terkait harga PCR, sambung Melki, aparat penegak hukum perlu turun tangan melakukan penegakan hukum yang adil dan tegas demi melindungi masyarakat dari sebaran pandemi Covid-19. (rnm/es)

BERITA TERKAIT
Netty Aher: Akses Kesehatan Dasar Harus Jangkau Seluruh Lapisan
21-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher, turut menyampaikan duka cita mendalam atas...
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...