Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan. Foto: Arief/nvl

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyoroti sejumlah isu lingkungan yang menjadi perhatian DPR RI namun tidak sinkron dengan dukungan anggaran dari APBN 2022. Johan menilai, dari pendapat akhir pemerintah terlihat belum menempatkan porsi anggaran yang memadai untuk menjawab sejumlah persoalan lingkungan seperti dampak gas karbon, rumah kaca serta masalah sampah dan juga persoalan ketahanan maupun kedaulatan pangan.

Politisi Fraksi PKS ini berharap, pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat memberikan dampak positif terhadap perbaikan kualitas lingkungan hidup termasuk menopang lingkungan hidup yang sehat saat ini dan masa yang akan datang.

"Pemerintah harus sadar bahwa saat ini kita sedang menghadapi persoalan emisi karbondioksida yang mencapai 2.300 juta ton dan terus terjadinya alih fungsi lahan hutan yang menjadi penyumbang utama dari emisi gas rumah kaca," ujar Johan dalam berita rilisnya kepada Parlementaria, Jumat (1/10/2021).

Johan menggarisbawahi pentingnya penyusunan APBN berwawasan lingkungan. Menurutnya harus ada indikator jelas terhadap indikator lingkungan hidup sebagai salah satu pilar dalam menentukan asumsi makro  dari RUU APBN setiap tahun.

"Saya melihat APBN yang berwawasan lingkungan sebagai sesuatu yang sangat penting sebab kerusakan lingkungan yang kita alami sudah sedemikian parah dan gangguan keseimbangan ekosistem perlu segera dipulihkan demi keseimbangan lingkungan yang asri agar hidup kita lebih nyaman," ungkapnya.

Di sisi lain, Johan juga menyoroti persoalan darurat sampah yang semakin mengkhawatirkan. Untuk itu ia mendesak pemerintah berupaya keras dapat mengurangi sampah domestik  sebesar 30 persen dan mengurangi tingkat kebocoran sampah ke laut diupayakan mencapai 70 persen.

"Harus ada kebijakan tegas untuk mengendalikan produksi dan konsumsi yang menimbulkan sampah plastik berskala besar dan edukasi massif kepada masyarakat agar memiliki perilaku yang lebih ramah lingkungan dan punya kesadaran tinggi untuk mencintai lingkungan," kata Johan.

Wakil rakyat dari dapil NTB ini mengingatkan pemerintah agar menyediakan daya dukung anggaran memadai untuk perbaikan kualitas lingkungan hidup. Ia meminta pemerintah memprioritaskan pembangunan sarana prasarana (sarpras) penanganan sampah. Seperti fasilitas penanganan sampah di lokasi prioritas, di destinasi wisata dan Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).

"Pemerintah juga perlu meningkatkan capaian pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga  dan sejenisnya, yang tahun lalu capaian pengurangan sampah hanya berkisar 18,48 persen atau kira-kira sekitar 6.187.202 ton per tahun," tuturnya.

Johan menyebutkan bahwa pagu anggaran Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya berkisar Rp6,8 triliun untuk tahun 2022. Pemerintah harus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan indeks kualitas lingkungan hidup yang bisa mencapai 69,22 poin serta penurunan emisi gas rumah kaca yang terverifikasi pada sektor kehutanan dan limbah mencapai 17,22 persen.

"Saya selalu mendorong agar APBN kita disusun melalui pilar lingkungan hidup dan hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim serta pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan yang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, mari kita selamatkan lingkungan menuju masa depan yang lebih gemilang," tutup Johan Rosihan. (dep/es)