Pelaksanaan Tugas (Plt) Biro Pemberitaan Parlemen Djoko Hanggoro saat acara lokakarya TVR Parlemen dengan TV, Radio lokal di Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (28/9/2021). Foto: Azka/Man

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI Djoko Hanggoro menyampaikan bahwa tujuan dari program lokakarya Televisi dan Radio (TVR) Parlemen DPR RI adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat daerah melalui media televisi dan radio di daerah untuk memberikan informasi yang utuh terkait kinerja Anggota DPR RI.

Hal tersebut disampaikan Djoko usai memberikan sambutan pada lokakarya TVR Parlemen dengan TV dan radio lokal dengan tema 'Sinergi TVR Parlemen dengan TV dan Radio Lokal dalam Membangun Pemahaman Publik Terhadap Kinerja Anggota DPR RI' di Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (28/9/2021). Lokakarya dibuka oleh Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Ribka Tjiptaning.

"Lokakarya ini bertujuan untuk menjalin kerja sama antara TVR Parlemen dengan TV dan radio lokal yang ada di daerah untuk menyiarkan konten dan berita mengenai kinerja dewan agar tidak terjadi kesalahpahaman, serta memberikan berita secara berimbang," ungkap Djoko dalam sambutannya.

Djoko menambahkan, saat ini untuk media lokal mengakses berita atau informasi melalui situs DPR yaitu www.dpr.go.id. Untuk itu, ke depannya akan dibuatkan sebuah portal khusus yang bernama e-mediadprri, sebuah aplikasi khusus mengenai pemberitaan dan juga informasi kinerja Anggota DPR RI yang dapat diakses oleh masyarakat. "Nanti aplikasinya akan lebih khusus kepada Anggota DPR RI, dan bisa diakses secara umum, khususnya untuk masyarakat yang sulit mendapatkan informasi mengenai kinerja dewan," kata Djoko.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat Adiyana Slamet mengatakan bahwa untuk daerah Jawa Barat selatan masih banyak daerah blankspot, belum semua masyarakat menikmati informasi yang ada. Ia berharap Kementerian Komunikasi dan Informatika terus membenahi infrastruktur masalah-masalah penyiaran di daerah blankspot. "Ke depan dengan pembangunan jaringan infrastruktur yang ada di daerah blankspot tentang masalah penyiaran, masyarakat bisa menikmati informasi-informasi yang update melalui radio maupun TV," ucapnya.

Ia menambahkan, dengan adanya penandatanganan kerja sama TVR Parlemen dengan TV dan radio lokal harus ada implementasinya karena ini merupakan kerja sama yang strategis untuk memberikan informasi dan menambah pengetahuan kepada masyarakat. "Kerja sama ini jangan hanya penandatanganan saja (dan) tidak ada implementasi, KPID Jawa Barat berharap kerja sama kedua belah pihak bisa mendapatkan manfaat untuk memberikan informasi terhadap masyarakat," tutupnya. (azk/es)