Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi saat menjadi pembicara pada Dialektika Demokrasi bertajuk "Siasat Membangkitkan UMKM Pascapandemi Covid-19" di Media Center, DPR RI. Foto: Azka/nvl

Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih terus menghadapi masalah akses pasar untuk memasarkan produk-produknya. Apalagi, di masa pandemi Covid-19 ini, akses pasar kian terasa. Apalagi, akses permodalan juga masih tetap jadi masalah klasik UMKM.

Demkian disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi saat menjadi pembicara pada Dialektika Demokrasi bertajuk "Siasat Membangkitkan UMKM Pascapandemi Covid-19" di Media Center, DPR RI, Kamis (9/9/2021). Kebijakan PPKM sangat berdampak pada produksi dan akses pasar UMKM. Padahal, UMKM menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) paling besar, lebih dari 60 persen.

"Ada sekitar 64,2 juta UMKM kita dan menyumbang PDB terbesar lebih dari 60 persen. Artinya, kalau pemerintah bicara sebagai tulang punggung UMKM, tentu harus kita kedepankan," ujar Intan.  Bila kini, pemerintah telah menggelontorkan KUR sebesar 30 persen untuk membantu permodalan, namun bila pasar sulit menyerap produk UMKM, tentu masih jadi PR besar bagi pemerintah.

Politisi PAN itu berharap, pascapandemi nanti, para pelaku UMKM bisa lebih mandiri. "Pandemi yang sudah berjalan dua tahun ini, tentu sangat berdampak bagi seluruh dunia usaha termasuk UMKM. Seluruh modal kerja habis, untuk menopang operasional, baik itu membayar upah tenaga kerjanya dan lainnya. Ditambah lagi berbagai relaksasi yang ada, ternyata pencairan di lapangannya tidak mudah," ungkap legislator dapil Jabar VI itu.

Soal akses pasar, lanjut Intan, di Jepang lebih jelas. Ia mencontohkan, UMKM di Jepang mendapat proyek memproduksi spare part mobil. Jadi, produksinya diserap oleh industri otomotif. UMKM di Jepang juga diberi lahan di kawasan industri, sehingga aktivitas produksi dan pemasaran sangat terjamin. (mh/sf)